alexametrics
Senin, 10 Aug 2020
radartulungagung
Home > Trenggalek
icon featured
Trenggalek

Perlu Didiklat agar ASN Berintegritas

11 Juli 2020, 15: 00: 59 WIB | editor : Bella Orlandis

Infografis

Infografis

KOTA, Radar Trenggalek - Pemkab Trenggalek harus terus melakukan pelatihan terhadap aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintahannya. Pasalnya, sejauh ini belum memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki integritas dan loyalitas. seperti yang diungkapkan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek M. Husni Tahir Hamid.

Menurut dia, setelah menggelar rapat dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Komisi I, menilai ada beberapa ganjalan terhadap laporan yang diberikan. Kebanyakan itu berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang terjadi beberapa kekeliruan. Sehingga itu mencerminkan OPD belum cermat melaksanakan kegiatan. “Dengan hasil ini, ada pimpinan OPD yang belum cermat melaksanakan kegiatan. Sebab, kami menggelar rapat itu sebagai evaluasi untuk membandingkan kinerja pada tahun sebelumnya,” ungkapnya. Dia melanjutkan, meski Pemkab Trenggalek mendapatkan hasil audit BPK dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Perlu tak menjamin laporan yang dilakukan selesai dengan baik. Sebab, audit BPK tersebut ranahnya hanya di dalam hal pengelolaan keuangan. Bukan dari jumlah anggaran yang disediakan ke target pelaksanaan. Artinya, BKD mempunyai fungsi untuk mengelola SDM ASN, maka pengelolaan SDM adalah dukungan utama. Tentunya dengan ingin meningkatkan kinerja dan integritas tersebut. “Nantinya kami akan mempertahankan penganggaran, akan ada diklat ASN yang mana dan butuh anggaran berapa besar untuk menjadikan pendukung program,” ungkapnya.

Alasnanya, dalam hal peningkatan SDM, ASN membutuhkan diklat. Itu harus jelas diklat yang bagaimana dan membutuhkan anggaran berapa banyak. Agar ASN punya integritas yang baik, itu yang Kabupaten Trenggalek butuhkan. Sehingga laporan yang diberikan nanti jangan asal-asalan. “Dalam hal ini kami menekankan agar pengang­garan yang dilakukan harus sesuai program agar memiliki ASN dengan SDM yang lebih baik,” jelasnya. (*)

(rt/zak/bel/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia