alexametrics
Minggu, 09 Aug 2020
radartulungagung
Home > Tulungagung
icon featured
Tulungagung

BPNT Tulungagung, Tak Boleh Pakai Sistem Paketan Sembako

12 Juli 2020, 09: 00: 59 WIB | editor : Andrian Sunaryo

Praktisi Hukum, Hery Widodo, S.H, M.H, CLA.

Praktisi Hukum, Hery Widodo, S.H, M.H, CLA. (Muhammad Hamam Defa Setiawan/RATU)

KOTA, Radar Tulungagung – Program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Tulungagung diduga masih carut marut. Pasalnya, banyak praktek di dalam BPNT yang disinyalir tidak sesuai dengan Permensos No. 20 Tahun 2019 tentang BPNT, Pedoman Umum (Pedum) Program Sembako 2020. Hal itu diungkapkan Praktisi Hukum, Hery Widodo, S.H, M.H, CLA.

Dia mengatakan, pelaksanaan program BPNT di Tulungagung terdapat suatu dugaan peristiwa hukum. Hampir secara keseuruhan program BPNT diduga tak mengikuti aturan yang berlaku. Mulai dari penentuan KPM, pemilihan e-warong, sembako yang dipaketkan, tempat pembagian hingga supplier. “Jika dilihat paraktek BPNT saat ini banyak sekali yang tidak sesuai dengan Permensos ataupun Pedum,” tuturnya.

Hery menjelaskan, penentuan KPM masih banyak yang kurang tepat sasaran dan banyak e-warong yang sifatnya dadakan setelah dilakukan penunjukkan. Buktinya banyak warung yang sudah lama menjual sembako tapi tidak ditunjuk sebagai e-warong. Karena di dalam pedum syarat bisa menjadi e-warong itu harus memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas dan integritas di wilayah oprasionalnya. “Jadi tidak bisa seseorang yang ditunjuk,baru kemudian membuat e-warong. Itu tidak boleh,” jelasnya.

Kebanyakan dari e-warong itu, lanjut dia,  tidak langsung membeli pasokan sembako dari supplier, melainkan melalui sub supplier. Memang sub supplier boleh jika hanya untuk memastikan pasokan, kulaitas dan harga sembako. Tapi jika sub supplier di situ menjadi orang yang mengambil pasokan dari supllier dan dijual kepada e-warong dengan dimonopoli harga, maka itu tidak boleh dan bisa dikenakan sanksi. “Lebih baik e-warong langsung membeli dari supplier yang memiliki kualitas dan harga yang kompetitif,” ujar pria ramah itu.

Beberapa kali Hery pernah menanyakan kepada e-warong, kenapa tidak langsung membeli pasokan sembako kepada supplier. Kebanyakan e-warong menjawab, bahwa ketika penunjukan sebagai e-warong sudah ada kesepakatan untuk mengambil sembako dari orang yang menunjuknya sebagai e-warong. Maka dari sinilah kebanyakan e-warong tidak mengetahui sebenarnya mereka bisa mengambil pasokan sembako langsung dari supplier. “Jika e-warong mengambil dari sub supplier bisa jadi harganya jauh lebih tinggi jika langsung mengambil dari supplier,” ujarnya.

Pria berjenggot tipis itu mengungkapkan, ketika Timkor meminta Bulog menjadi manager supplier itu sudah menyalahi aturan. Meskipun pada 2019 lalu Kemensos mengeluarkan surat yang menjelaskan bahwa Bulog menjadi manager supplier, tapi itu sudah tidak berlaku lagi setelah adanya pedum program sembako tahun 2020. “Saya juga bingung Timkor ini mengacu pada aturan yang mana. Karena ketika saya meminta aturan BPNT dari Timkor Kabupaten Tulungagung, saya tidak pernah dikasih,” ungkapnya.

Bahkan sekarang ini e-warong sudah banyak yang tidak berfungsi, karena pembagian sembako dalam program BPNT dipusatkan di kantor desa. Jika seperti itu apa fungsi dari e-warong. Dan hal itu jelas menyalahi aturan yang ada, apalagi jika itu yang mengelola adalah BUMDes. Karena dalam pedum BUMN, BUMDes beserta unit usahanya, Toko Tani Indonesia, ASN, pegawai HIMBARA dan Tenaga Pelaksaan Bansos Pangan tidak boleh menjadi e-warong. “Karena pembagian sembako itu berada di e-warong, sesuai dengan peraturan yang berlaku,” paparnya.

Pria berkacamata itu menjelaskan, selain itu sistem paket yang selama ini dijalankan dalam proses penyaluran BPNT itu juga menyalahi aturan. Di dalam pedum dijelaskan bahwa tidak boleh melakukan pemaketan bahan pangan dengan jenis dan jumlah yang sudah ditentukan sepihak oleh e-warong atau pihak lain, sehingga membuat KPM tidak memiliki pilihan. “Lawong kebutuhan setiap orang itu tidak sama kok dipaketkan,” jelasnya.

Dengan tidak menggunakan sistem paket, KPM bisa memilih sembako yang dibutuhkan. Selain itu, dalam satu kali pembagian KPM masih bisa menyimpan sisa uang dalam rekeningnya untuk mengambil sembako di bulan selanjuntnya. Tapi pada faktanya, setiap KPM yang melakukan pengambilan sembako itu sudah dipaketkan dan langsung menghabiskan uang yang ada direkeningnya. “Di lapangan KPM itu sekali gosok langsung menghabiskan uang di rekeningnya sebesar Rp 200 Ribu, karena menggunakan sistem paket yang sudah ditentukan,” tutur pria ramah itu.

Dari semua itu, Hery menilai bahwa Timkor Kabupaten, Kecamatan dan Desa tidak berjalan sesuai dengan kewenangan dan fungsinya. Dan aparat penegak hukum cendurung untuk diam dan melakukan pembiaran, melihat banyaknya praktek BPNT yang tidak sesuai dengan Permensos atupun Pedum. Jika sudah seperti ini maka harus ada yang melaporkan kepada KPK, jika itu membuat kerugian pada negara. “Maka dari itu masyarakat harus lebih kritis terhadap BPNT ini, karena yang dirugikan tetap rakyat kecil,” katanya. (*)

Tanggapan Praktisi Hukum terkait BPNT di Tulungagung

-   Jika dilihat paraktek BPNT saat ini banyak sekali yang tidak sesuai dengan Permensos ataupun Pedum

-   e-warong, kenapa tidak langsung membeli pasokan sembako kepada supplier.

-  e-warong menjawab, ketika penunjukan sebagai e-warong sudah ada kesepakatan untuk mengambil sembako dari orang yang menunjuknya sebagai e-warong.

-  Di sinilah kebanyakan e-warong tidak mengetahui sebenarnya mereka bisa mengambil pasokan sembako langsung dari supplier.

-    e-warong banyak yang tidak berfungsi, karena pembagian sembako dalam program BPNT dipusatkan di kantor desa

-    Sistem paket yang selama ini dijalankan dalam proses penyaluran BPNT itu juga menyalahi aturan.

-     Di dalam pedum dijelaskan bahwa tidak boleh melakukan pemaketan bahan pangan dengan jenis

-  Dan jumlah yang sudah ditentukan sepihak oleh e-warong atau pihak lain, sehingga membuat KPM tidak memiliki pilihan.

-  Di lapangan KPM itu sekali gosok langsung menghabiskan uang di rekeningnya sebesar Rp 200 Ribu, karena menggunakan sistem paket yang sudah ditentukan

Sumber: Praktisi Hukum, Hery Widodo, S.H, M.H, CLA. 

(rt/mam/dre/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia