alexametrics
Senin, 10 Aug 2020
radartulungagung
icon-featured
Tulungagung

Warga dan Pondok Saling Adu Maklumat

IMB Jadi Salah Satu Alasan Utama

13 Juli 2020, 07: 00: 59 WIB | editor : Alwik Ruslianto

DAMAI: Puluhan warga Desa Tapan sedang berjalan ke selatan Ponpes Imam Syafi’ie di Dusun Donorejo, Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, untuk memasang maklumat, kemarin (12/7).

DAMAI: Puluhan warga Desa Tapan sedang berjalan ke selatan Ponpes Imam Syafi’ie di Dusun Donorejo, Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, untuk memasang maklumat, kemarin (12/7). (MUHAMMAD HAMMAM DEFA SETIAWAN/RATU)

KEDUNGWARU, Radar Tulungagung - Puluhan warga Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, kemarin (12/7) berbondong-bondong menuju Pondok Pesantren (Ponpes) Imam Syafi’ie. Mereka bermaksud menyampaikan aspirasi yang direalisasikan dengan memasang maklumat di sekitar ponpes tersebut. Tidak adanya izin mendirikan bangunan (IMB), tertutupnya kegiatan pondok, dan adanya kebiasaan yang berbeda dari warga, menjadi alasanya.

Sekitar pukul 10.00, puluhan warga Desa Tapan mengendarai sepeda motor berbondong-bondong menuju Ponpes Imam Syafi’ie yang juga masih masuk Desa Tapan. Warga yang berkumpul itu kemudian memasang maklumat di dua titik, yakni di utara dan selatan ponpes. Selanjutnya salah satu warga menyuarakan aspirasinya dengan membaca isi maklumat tersebut.

Salah satu warga, Bambang Tri Wahyudo mengatakan, semua yang hadir di sini adalah warga Desa Tapan. Kegiatan kali ini merupakan bentuk aspirasi warga terhadap Ponpes Imam Syafi’ie yang diketahui tidak memiliki IMB. Padahal, keberadaan ponpes tersebut sudah ada sejak kurang lebih 10 tahun. Dari Pemkab Tulungagung sudah memberikan surat perintah kepada pihak ponpes untuk menghentikan segala bentuk aktivitas pembangunan hingga memiliki IMB dan persyaratan administrasi lainya.

“Sudah ada surat dari pemkab untuk menghentikan pembangunan. Tapi pihak pondok malah menolak karena menganggap cacat hukum seperti tertera pada maklumat Ponpes Imam Syafi’e,” tuturnya saat ditemui di lokasi.

Penolakan warga juga didasarkan pada tertutupnya aktivitas pondok, kurang bermasyarakat, dan tidak sesuai dengan kebiasaan peribadatan warga sekitar. Selama ini warga Desa Tapan tidak merasa dimintai dukungan dalam hal pembangunan ponpes tersebut. Karena warga tidak pernah berkomunikasi dan pihak ponpes tidak pernah ada sosialisasi terkait hal tersebut. “Lha wong kami ajak hajatan juga tidak pernah datang dan kami tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pondok,” ujar Bambang,

SUARAKAN ASPIRASI: Puluhan warga Tapan menyuarakan unek-unek mereka dalam bentuk maklumat.

SUARAKAN ASPIRASI: Puluhan warga Tapan menyuarakan unek-unek mereka dalam bentuk maklumat. (MUHAMMAD HAMMAM DEFA SETIAWAN/RATU)

Sementara itu, kuasa hukum warga Desa Tapan, M. Syaifudin melalui M. Gufron Efendi mengatakan, kegiatan tadi (kemarin, Red) bukanlah demo. Warga Tapan hanya ingin menyuarakan aspirasinya dalam bentuk memasang maklumat di sekitar ponpes tersebut. Pihaknya akan tetap melaksanakan penolakan secara prosedural dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. “Kami tadi bukan demo, hanya memasang maklumat saja. Itu adalah unek-unek dari warga Tapan,” ucapnya.

Gufron menjelaskan, karena Pemkab Tulungagung sudah mengeluarkan surat perintah untuk menghentikan pembangunan ponpes hingga terbit IMB dan dari pihak ponpes tetap melakukan pembangunan. Maka dari itu, warga Tapan mendesak kepada pemkab dan aparat penegak hukum untuk komitmen dengan surat yang telah dikeluarkan tersebut. “Jika pembangunan tetap dijalankan, kami akan tetap mendesak kepada yang berwenang untuk menjalankan surat perintah dari pemkab,” jelasnya.

Jika pihak ponpes sudah memiliki IMB, kemungkinan warga Tapan tidak melakukan kegiatan semacam itu. Ponpes tersebut sudah lama berdiri dan banyak masyarakat yang tidak mengetahui pelajaran apa yang diajarkan. Padahal, warga berhak mengetahui hal tersebut. Itulah yang membuat warga resah. Menurut keterangan warga, kebanyakan santri ponpes tersebut berasal dari luar Tulungagung. “Warga juga resah karena pola dan model-model peribadahanya berbeda dengan warga sekitar,” tambah Gufron.

Di lain pihak, kuasa hukum Ponpes Imam Syafi’ie, Sukpandiar mempersilakan jika warga memasang maklumat di sekitar ponpes. Pihaknya sudah mengadukan kepada instansi terkait. Apalagi di dalam maklumat warga pada poin 1, jelas sudah melanggar hak asasi manusia (HAM) dan bisa masuk dalam perbuatan yang tidak menyenangkan. “Nanti kami akan proses satu per satu,” ungkapnya saat dihubungi melalui telepon.

Terkait IMB, pihak ponses masih dalam proses. Sukpandiar mengatakan, selama mengurus IMB, pihaknya dihalangi kepala desa dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung. Mereka beralasan untuk melakukan sosialisasi, padahal sosialisasi itu tidak ada dasar hukumnya. “Untuk IMB ini kan sedang proses, tapi kami dihalangi proses tersebut,” papar Sukpandiar.

Sekadar informasi, kuasa hukum Ponpes Imam Syafi’ie telah mengeluarkan maklumat. Di antaranya berisi sebagai berikut, bahwa Surat Penghentian dari Bupati Nomor 300/624/209/2020, tanggal 24 Juni 2020 tidak sah dan batal demi hukum. Kedua, unsur pesantren menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 pasal 5 ayat 2 tentang Pondok Pesantren, harus ada masjid dan asrama yang memadai. Ketiga, kedudukan undang-undang lebih tinggi daripada peraturan menteri, peraturan bupati, peraturan daerah, dan aturan yang lebih rendah lainnya. Keempat, tidak ada istilah penolakan dari warga dalam proses IMB. Kelima, mereka bersaksi bahwa Yayasan Imam Syafi’ie Tulungagung bukan aliran sesat. “Yang terakhir terhadap oknum pejabat, oknum yang mengatasnamakan masyarakat, dan oknum lainya yang melanggar hukum, tetap akan kami proses hukum,” terang Sukpandiar.

Tidak mau kalah, kuasa hukum warga Desa Tapan juga mengeluarkan maklumat. Pertama, menolak keberadaan Yayasan Imam Syafi’ie dengan segala macam bentuk kegiatannya. Kedua, menuntut aparat dan atau pihak berwenang yang terkait untuk menghentikan segala macam kegiatan Yayasan Imam Syafi’ie yakni Surat Perintah Bupati Tulungagung Nomor 300/624/209/2020, tanggal 24 Juni 2020. Ketiga, segala bentuk intimidasi/pengancaman/bujukan dan atau ajakan yang dilakukan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi kepada warga akan dilaporkan kepada aparat atau pihak berwenang untuk diproses hukum. Keempat, segala macam urusan warga Desa Tapan terkait maklumat ini silakan berhubungan dengan M. Syaifudin.

Surat Perintah Bupati Nomor 300/624/209/2020 memerintahkan kepada Muhammad Anwar Zain selaku Ketua Yayasan Imam Syafi’ie Tulungagung untuk menghentikan segala bentuk aktivitas pembangunan Ponpes Imam Syafi’e sampai IMB terbit dan administrasi lainya terpenuhi. (*)

(rt/mam/alwk/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia