alexametrics
Senin, 10 Aug 2020
radartulungagung
Home > Ekonomi
icon featured
Ekonomi

677 Koperasi Terancam Bubar

30 Juli 2020, 11: 00: 59 WIB | editor : Bella Orlandis

677 Koperasi Terancam Bubar

KOTA, Radar Tulungagung - Ratusan koperasi kembali akan dibubarkan pada 2020 ini. Sebab, koperasi-koperasi ini tidak pernah menggelar rapat anggota tahunan (RAT) selama tiga kali berturut-turut dan tidak memiliki program yang jelas. Padahal, RAT menjadi syarat penting bagi koperasi. Karena RAT sebagai bentuk laporan pengurus dan pengawas kepada anggotanya.

Dari data yang berhasil dihimpun Koran ini, tercatat hingga satu semester ini sebanyak  677 koperasi diusulkan untuk bubar pada 2020 ini. Dari 1.372 koperasi yang ada di Kota Marmer, sebanyak 684 merupakan koperasi nonaktif. Sementara 688 lainnya merupakan koperasi aktif. “Dari 684 koperasi yang tidak aktif ini, sebanyak 677 koperasi kami usulkan untuk bubar. Sisanya masih dalam masa pengawasan dan monitoring,” jelas Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) Kabupaten Tulungagung Mohani.

Dia melanjutkan, jumlah koperasi yang terancam dibubarkan mengalami tren kenaikan. Buktinya pada awal Januari lalu, dinkop UM mengusulkan 201 koperasi dibubarkan pada 2020. Namun, jumlah tersebut meningkat pada satu semester ini menjadi 677 koperasi. 677 koperasi yang akan dibubarkan ini didominasi jenis koperasi serba usaha (KSU), koperasi simpan pinjam (KSP), dan koperasi pertanian (koptan). Salah satu faktor yang membuat koperasi tidak aktif, yakni masalah kelembagaan. Dalam hal ini, pengurus tidak dapat menjalankan koperasi seperti seharusnya. Selain itu, macetnya usaha juga dapat memicu koperasi tidak berjalan dengan baik. Sehingga membuat koperasi tidak aktif dalam waktu lama.

Berdasar Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi, ada beberapa faktor yang dapat membuat koperasi dibubarkan. Salah satunya tidak menyelenggarakan RAT selama tiga tahun berturut-turut. Mohani menjelaskan pentingnya melakukan RAT sebagai bentuk laporan pengurus dan pengawas kepada anggotanya. Tak hanya itu, tidak melakukan RAT juga berarti tidak mendapat fasilitas dari pemerintah. Seperti tidak dapat mengakses program dana bergulir, tidak mendapatkan fasilitasi program pemerintah, dan tidak dapat mengakses layanan di pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

Tak hanya itu, koperasi dapat dibubarkan pemerintah jika tidak melakukan kegiatan usaha secara nyata selama dua tahun berturut-turut. Terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi. Pria berkacamata ini menjelaskan, setidaknya RAT dilakukan minimal sekali dalam setahun. Yakni sesudah tutup buku, sekitar Januari hingga Maret. Untuk itu, dia mengimbau pada semua koperasi untuk melaksanakan peraturan yang ada, termasuk mengadakan RAT secara rutin. Tak hanya itu, program yang telah disepakati sesama anggota koperasi hendaknya dapat berjalan. “RAT ini sangat penting karena wajib untuk memberikan pelaporan mengenai pengelolaan koperasi pada anggota,” jelasnya.

Tak kalah penting, pria berkacamata ini mengimbau masyarakat untuk waspada dengan koperasi jenis menghimpun dana. Sebab, koperasi ini rawan bermasalah. “Beberapa kasus yang kerap terjadi adalah karena dana hanya dihimpun di situ, akhirnya dibawa lari. Jadi jangan mudah percaya dengan koperasi yang menawarkan bunga tinggi atau iming-iming lain,” pungkasnya. (*)

(rt/nda/bel/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia