alexametrics
Sabtu, 15 Aug 2020
radartulungagung
Home > Trenggalek
icon featured
Trenggalek

Tak boleh Lagi Silpa Tinggi

01 Agustus 2020, 12: 00: 59 WIB | editor : Bella Orlandis

HARUS CERMAT : Pegawai di lingkup Pemkab Trenggalek ketika bekerja dan harus lebih cermat dalam menyusun anggaran dalam APBD

HARUS CERMAT : Pegawai di lingkup Pemkab Trenggalek ketika bekerja dan harus lebih cermat dalam menyusun anggaran dalam APBD (ZAKI JAZAI/ RADAR TRENGGALEK)

KOTA – Radar Trenggalek – Sorotan agar eksekutif lebih jeli lagi dalam merencanakan penganggaran kembali disampaikan DPRD Trenggalek. Diharapkan besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di akhir tahun anggaran tidak terus terjadi berulang – ulang kembali.

Kali ini sorotan disampaikan Wakil Ketua DPRD Trenggalek Agus Cahyono. Dijelaskan Agus, berdasarkan laporan yang ada, sumber Silpa tersebut berasal dari beberapa kegiatan yang niscayanya telah dilakukan pemkab setiap tahunnya, dan juga kasus-kasus yang terjadi setiap tahunnya.

Kegiatan tersebut seperti gagal lelang, pembayaran yang tertunda, juga penganggaran gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga pemberian Tunjangan Profesi Guru. "Sebenarnya tidak ada yang krusial, namun hal tersebut selalu terjadi tiap tahunnya, maka kami minta kepada pemkab agar lebih jeli lagi dalam melakukan penganggaran," jelasnya.

Dia melanjutkan, dari itu yang perlu dilakukan perbaikan adalah masih besarnya Silpa yang mencapai Rp 192 miliar lebih. Sehingga dengan banyaknya Silpa tersebut, berarti masih banyak pula anggaran yang belum terserap. Dari situ dalam melakukan perencanaan kegiatan, diharapkan pemkab lebih cermat lagi agal hal serupa tidak terulang. "Sepertinya hal itu (Silpa yang masih besar, red), sepertinya telah menjadi agenda rutin di sini, makanya kami berharap agar tahun depan tidak terulang kembali," katanya.

Sorotan wakil rakyat ini berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 lalu, yang dinilai masih ada beberapa evaluasi.

Dibeberkan  Agus Cahyono, memang dalam hal pengesahan ranperda tersebut yang menjadi acuan para wakil rakyat adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badap Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab dalam laporan tersebut ada catatan- catatan yang harus dievaluasi oleh wakil rakyat agar hal serupa tidak terulang kembali. "Bedanya dengan LHP BPK yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), kami tidak perlu mmebentuk panitia khusus (pansus) namun tetap harus dilakukan evaluasi," katanya.

Sorotan atas besaran Silpa tersebut dipahami  oleh Bupati Trenggalek Moch. Nur Arifin. Dia menambahkan, saran dari wakil rakyat akan diperhatikan agar catatan serupa tidak terulang kembali di tahun depan. Sebab penganggaran yang dilakukan tahun lalu, akan mempengaruhi perencanaan tahun-tahun selanjutnya. Termasuk pengesahan ranperda tentang LKPJ 2019 yang baru saja dilakukan. "Kami berjanji dalam penyusunan baik APBD perubahan, atau APBD induk 2021 nanti bakal lebih cermat, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali," imbuhnya.(*)

(rt/zak/bel/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia