alexametrics
Rabu, 28 Oct 2020
radartulungagung
icon-featured
Blitar

Kantor Setkab dan Dinkes Lockdown

280 PNS WFH, Proses Tracking Lambat

08 Agustus 2020, 10: 05: 59 WIB | editor : Bella Orlandis

Kantor Setkab dan Dinkes Lockdown

KANIGORO, Radar Blitar - Lamanya tracking kasus korona masih menjadi kendala dalam pemutusan mata rantai penyebaran korona di Kabupaten Blitar. Akibatnya, work from home (WFH) alias bekerja dari rumah menjadi alternatif yang dipilih. Lebih dari 200 pegawai di lingkungan Pemkab Blitar yang melakoni WFH berasal dari dinas kesehatan (dinkes) maupun kantor sekretariat daerah kabupaten (setkab).

Langkah WFH ini diambil karena ada empat pegawai di bagian protokoler dan pimpinan yang terkonfirmasi positif dari klaster BNNK Kabupaten Blitar. Sedangkan di dinkes, ada seorang staf yang juga terkonfirmasi positif.

Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Blitar Krisna yekti mengatakan, lockdown berlaku untuk dinkes dan kantor setkab. Itu dilakukan untuk kepentingan general cleaning alias sterilisasi gedung dari virus korona. "Sementara WFH dan masuk kembali pada Senin mendatang," jelasnya.

Kurang lebih ada 200 pegawai di kantor pemerintahan di Jalan Kusuma Bangsa, Kanigoro, ini yang menjalani WFH. Begitu juga sekitar 80 pegawai di dinkes. Mereka semua sudah diambil swab tenggorokan untuk diperiksa.

Krisna belum dapat memberikan informasi hasil pemeriksaan sampel lendir di tenggorokan ini. Menurut dia, hal ini karena terbatasnya sarana untuk pemeriksaan. "Perangkat (PCR, Red) di RSUD Ngudi Waluyo masih kehabisan reagen. Sudah pesan dan saat ini dalam perjalanan," terangnya.

infografis

infografis

Praktis, sampel tersebut harus dibawa ke laboratorium rujukan di Surabaya. Sayangnya, laboratorium  rujukan ini juga menjadi jujukan sampel dari beberapa daerah lain. Akibatnya, sampel- sampel swab dari Bumi Penataran tidak bisa segera diketahui hasilnya. "Belum keluar, antre-nya banyak sekali," jelasnya.

Tidak ada alternatif lain agar tracing virus korona segera jelas. GTPP memilih menunggu sambil merumahkan pegawai di lingkungan kabupaten yang masuk kategori kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif korona. "Tidak ada. Harus WFH untuk mencegah penularan virus," tegasnya.

Krisna juga pernah menuturkan, proses pengambilan swab harus diperhitungkan dengan matang. Ini perlu dilakukan agar sampel tidak sampai invalid lantaran terlalu lama antre. Pada Kamis (6/8) ada penambahan enam kasus konfirmasi postif. Krisna memastikan, itu bukan kontak erat pegawai di lingkungan pemkab dan dinkes yang terkonfirmasi positif sebelumnya.

Untuk diketahui, pemerintah menyediakan tiga sarana isolasi bagi mereka yang terkonfirmasi positif. Khususnya yang tidak memiliki keluhn kesehatan alias tanpa gejala.

Sebelumnya, Bupati Rijanto mengatakan, pemerintah kini sedang melakukan pengadaan dua unit sarana untuk tracking virus. Satu unit untuk RSUD Ngudi Waluyo dan satu unit lain untuk RS Srengat. "Sekarang masih proses pengadaan. September mungkin sudah bisa dioperasikan," ungkapnya. (*)

(rt/muh/bel/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia