alexametrics
Jumat, 02 Oct 2020
radartulungagung
icon-featured
Blitar

Pemkab Siapkan Dana Cadangan Rp 5 M

08 Agustus 2020, 10: 15: 59 WIB | editor : Bella Orlandis

Pemkab Siapkan Dana Cadangan Rp 5 M

KEPANJENKIDUL, Radar Blitar - Tidak semua kasus terindikasi Covid-19 bisa diklaimkan pembiayaannya kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Di sisi lain, perubahan istilah dalam kasus korona menuntut pemerintah daerah menyesuaikan regulasi agar bisa dilakukan pembayaran. Sedikitnya Rp 5 miliar anggaran daerah disediakan khusus untuk pembiayaan penanganan kasus terindikasi yang tidak dapat dibiayai oleh pusat.

Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar Christine Indrawati mengatakan, beberapa kasus memang tidak bisa diklaimkan pembiayaannya ke Kemenkes. Misalnya, pemulasaraan jenazah, orang dalam pemantauan (ODP), juga tidak semua layanan kesehatannya dapat diklaimkan. "Ada kategorinya. Semisal ODP dengan penyakit penyerta (komorbid) dan usia di atas 50 tahun. Di Kabupaten Blitar ada beberpa kasus ODP anak dan tidak ada komorbid. Itu harus ditanggung oleh pemerintah," katanya.

Kini, pemerintah pusat menggunakan istilah baru dalam penyebutkan sejumlah kriteria penanganan kasus korona. Jika dulu menggunakan ODP, PDP, dan orang tanpa gejala (OTG), kini berubah menjadi kasus suspect dan konfirmasi.

Christine mengaku, hal ini menuntut pemerintah daerah untuk mengubah atau menambah beberapa poin dalam regulasi yang dibuat untuk penanganan korona. Itu harus dilakukan karena berkaitan dengan proses pembayaran pelayanan menggunakan anggara daerah. "Sudah kami sesuaikan perbupnya," ujarnya.

Sementara ini, pemerintah menyediakan duit sekitar Rp 2 miliar untuk kepentingan tersebut. Anggaran tersebut diambilkan dari pos belanja tak terduga (BTT).

infografis

infografis

Perempuan berambut pendek ini mengakui, jumlah kasus korona di Bumi Penataran mengalami peningkatan yang cukup signifikan beberapa pekan terkahir. Meski begitu, kemungkinan besar anggaran yang ada kini masih cukup. Terlebih ada pos anggaran untuk mengakomodasi masyarakat kurang mampu lewat surat keterangan miskin (SKM). Pada momen pandemi tahun ini, anggaran tersebut belum begitu terserap sehingga kemungkinan akan dialihkan untuk pembiayaan yang tidak bisa dibebankan kepada pemerintah pusat. "Ada sekitar Rp 6 miliar untuk SKM, masih terpakai sekitar Rp 3 miliar. Jadi masih cukup. Kami tidak akan minta tambahan di perubahan anggaran tahun ini," tegasnya.

Disinggung soal dobel anggaran dalam pembayaran klaim antara pemerintah desa dan kabupaten, mengingat desa juga bisa mengalokasikan anggaran untuk penanganan korona, Christine mengaku sudah ada tim khusus yang memverifikasi setiap klaim yang masuk ke dinasnya. Sehingga dipastikan tidak ada dobel atau tumpang tindih anggaran dalam pembayaran pelayanan korona yang tidak dapat diklaimkan ke pusat. "Misalnya soal pemulasaraan. Tukang kubur memang tidak masuk dalam klaim pusat, maka kami sediakan anggaran untuk itu. Nah, kami sudah ada tim yang nanti verifikasi agar yang masuk ke kami itu belum terbiayai dari anggaran mana pun," terangnya. (*)

(rt/muh/bel/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia