alexametrics
Jumat, 02 Oct 2020
radartulungagung
Home > Tulungagung
icon featured
Tulungagung

Hanya 20 Persen Aktif Kunjung ke Faskes

Dari 40.408 Jiwa Peserta PBID Kabupaten

09 Agustus 2020, 07: 00: 59 WIB | editor : Bella Orlandis

infografis

infografis

KEDUNGWARU, RADAR TULUNGAGUNG - Sebanyak 40.408 warga pra sejahtera di Kota Marmer dapat akses kesehatan gratis. Itu karena, tercatat menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan dengan status Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah Kabupaten Tulungagung. Dari jumlah itu, angka pesakitan yang aktif mengakses kesehatan gratis mencapai 20 persen. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulungagung, dr. Kasil Rochmad melalui Kabid Pelayanan Kesehatan (Yankes), dr. Agus Suprapto.

Dia menjelaskan angka pesakitan yang dimaksud adalah peserta PBI yang berkunjung ke faskes untuk memanfaatkan atau mengakses kesehatan gratis melalui iuran yang dibayarkan oleh pemkab Tulungagung. Rerata mereka datang ke faskes I dengan keluhan kesehatan seperti infeksi saluran pernafasan atas, gangguan pencernaan dan lainnya.

"Yang aktif akses itu hanya sekitar 10-20 persen  dari total 40.408 peserta PBI. Artinya, yang terfasilitasi banyak yang sehat," Katanya.

Namun untuk jumlah penerima PBI yang ditanggung pemkab Tulungagung kata Agus terus berubah tiap bulannya. Bisa berkurang bisa bertambah. Karena, terus ada pengajuan daftar penerima baru yang telah masuk di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk memenuhi kuota yang telah ditetapkan sebanyak 42 ribu jiwa. Kemudian, juga ada verval data yang dilakukan BPJS Kesehatan untuk kevalidan data penerima.

"Kalau berkurang itu bisa jadi karena meninggal, NIK-nya belum diaktifkan, atau mungkin data ganda dan lainnya," katanya.

Sekedar diketahui, anggaran untuk menanggung iuran PBI tersebut melalui dua sumber anggaran, yaitu pajak rokok dan dana bagi hasil cukai dan tembakau (DBHCT) senilai Rp 15,2 miliar. Rerata PBI diikutsertakan sebagai peserta kelas III.

Per Juli lalu, pembiayaan iuran PBI dilakukan dengan skema sharing dengan pusat. Sehingga, pemkab hanya membayar Rp 25,5 ribu per jiwa, sisanya Rp 16,5 disubsidi oleh pusat. Mengingat, per Juli lalu, terdapat perubahan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan setelah Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

"Jadi awal Januari sampai Maret kami bayar iuran Rp 42 ribu perjiwa. Namun, karena ada keputusan MA, akhirnya iuran kembali turun tarif iurannya sebesar Rp 25,5 ribu perjiwa. Dan Juli kembali naik, karena ada Perpres, tapi skema pembiayaannya sharing," terangnya.

Pembayaran iuran dengan skema sharing ini, kata Agus akan dilakukan sampai Desember mendatang. Dengan kondisi tersebut, dimungkinkan anggaran yang telah disediakan cukup hingga akhir tahun 2020 ini.

"Selain PBI-D Kabupaten, skema pembayaran sharing juga untuk program PBI-D Provinsi Jatim. Di Tulungagung, terdapat 6583 jiwa penerima PBI-D Provinsi. Mereka ditanggung oleh Pemprov Jatim," tuturnya. (*)

(rt/lai/bel/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia