alexametrics
Jumat, 02 Oct 2020
radartulungagung
Home > Tulungagung
icon featured
Tulungagung

Harus Berpedoman ke Pedum

Terkait SE Dinsos Jatim soal Program BPNT

09 Agustus 2020, 06: 14: 08 WIB | editor : Bella Orlandis

DI TANDAI : RUMAH PENERIMA BANTUAN NONTUNAI (BPNT) KEMENSOS DI DESA SUKODONO KECAMATAN KARANGREJO, DILABELISASI OLEH PEJABAT DESA.

DI TANDAI : RUMAH PENERIMA BANTUAN NONTUNAI (BPNT) KEMENSOS DI DESA SUKODONO KECAMATAN KARANGREJO, DILABELISASI OLEH PEJABAT DESA. (SITI NURU LAILIL M/RATU)

KOTA, Radar Tulungagung - Adanya surat edaran (SE) Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Timur (Jatim) tentang BPNT merupakan bentuk teguran kepada pemkab Tulungagung agar dalam menjalankan program BPNT tetap mematuhi aturan dalam pedoman umum (Pedum) Progam Sembako 2020. Karena selama ini, penyaluran BPNT di Tulungagung masih menerapkan sistem pemaketan dan e-warong tidak bisa bebas memilih suppliernya. Hal itu diungkapkan Praktisi Hukum, Hery Widodo, S.H, M.H, CLA.

Dia mengatakan, sebenarnya SE Dinsos Prov Jatim mengenai BPNT program sembako tahun 2020, tidak memiliki kekuatan hukum. Pasalnya, surat tersebut hanya mengingatkan kepada kepala daerah agar berpedoman pada pedum dalam program BPNT. Meski dalam surat tersebut terdapat diksi mewajibkan, tetap tidak bisa menjadi pegangan dan harus tetap berpedoman pada pedum. “SE itu boleh dipakai boleh tidak. Tapi pada intinya SE tersebut mengingatkan untuk sepenuhnya berpedoman dalam pedum, tuturnya.

Ada beberapa poin yang menarik dalam SE tersebut. Lanjut dia,  seperti, mewajibkan kepada seluruh e-warong memampangkan daftar harga, jenis komoditas dan satuan barang. Dan e-warong juga diwajibkan mendata daftar permintaan barang kepada KPM sebelum penyaluran. Meski tidak memiliki kekuatan hukum, dalam SE tersebut juga dijelaskan kepada seluruh tenaga pelaksana BPNT untuk mempedomani pedum. Jadi carut marutnya BPNT di Tulungagung itu karena dalam pelaksanaanya tidak berpedoman dalam pedum.

Ketika Pemkab mengambil kebijakan untuk menggunakan sistem paket dengan alasan mudah mengontrol, yang terjadi malah sebaliknya. Justru semakin banyak penyimpangan yang terjadi, ujar Hery sapaan akrabnya.

Pria berkacamata itu menjelaskan, ketika e-warong mendata kebutuhan masyarakat sebelum penyaluran justru akan mempermudah e-warong. Karena barang yang disiapkan pasti akan habis, sebab sesuai dengan kebutuhan KPM. Selama harga yang ditawarkan sesuai dengan harga pasar tentu tidak akan membuat rugi e-warong, karena e-warong juga bisa memilih supplier sendiri. Jadi tidak akan ada monopoli harga oleh onkum yang nakal, jelasnya.

Berdasarkan data yang diterimanya, komoditi yang diterima oleh bebarapa KPM itu sebenarnya tidak mencapai Rp 200 ribu. Namun komoditi yang diterima KPM memiliki nominal sekitar Rp 138 ribu. Bahkan dengan sistem paket yang selama ini digunakan, seakan-akan KPM harus dipaksa menerima komoditi yang tidak mereka butuhkan. Seperti KPM seakan dipaksa untuk menerima daging, padahal mereka tidak membutuhkan daging untuk dikonsumsi, papar pira ramah itu.

Pria asal Desa Tunggulsari, Kecamatan Kedungwaru itu menambahkan, pihaknya akan melihat dalam Agustus ini, jika penyaluran BPNT di Tulungagung masih mengabaikan pedum dan masih menggunakan sistem pemaketan, pihaknya akan melaporkan Timkor Kabupaten. “Nanti kami akan liat apakah di Agustus ini masih mengabaikan pedum atau tidak, jika mengabikan akan kami laporkan, tambahnya.

Sementara itu, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Gondang, Faiz Abdul Somad mengatakan, terkait SE tersebut pihaknya sudah memberitahukan kepada e-warong, namun dari Dinsos Tulungagung masih belum menentukan sikap. “Belum ada tindak lanjut dari Dinsos Tulungagung, terangnya.

Jika melihat dari SE tersebut memang tidak menggunakan sistem paket. Artinya KPM bisa melalukan pemesanan terlebih dahulu kepada e-warong. Namun, terkait supllier itu juga tergantung dengan e-warongnya, apakah mereka sudah membuat perjanjian antara e-warong dan supplier. Bahkan beberapa e-warong dan supplier sudah membuat perjanjian secara tertulis. Antara e-warong dan supplier ada yang membuat perjanjian tertulis, ujar Faiz.

Pria ramah itu menambahkan, di Kecamatan Gondang, masih banyak ditemukan KPM yang saldonya kosong, khususnya KPM dari BPNT perluasan. Jika diperkirakan saldo kosong hampir mencapai lebih dari 100 KPM. Masih banyak saldo kosong, terutama KPM BPNT perluasan, tambahnya.

Camat Rejotangan, Agus Santoso menjelaskan, di Kecamatan Rejotangan hanya memiliki dua e-warong saja dan harus melayani ribuan KPM di Rejotangan. Selama ini penyaluran dibantu oleh pemerintah desa (Pemdes), namun untuk komoditi tetap dari e-warong. “Kalau pemdes hanya membantu penyaluran saja karena disini hanya ada dua e-warong saja. Dan untuk penyaluran dibantu oleh pemdes, jelasnya.

Pria berkumis itu mengungkapkan, terkait SE tersebut bisa saja dilakukan, jika ada tenaga tambahan dari Dinsos Tulungagung. Karena jika dua e-warong mendata kebutuhan ribuan KPM yang ada di Rejotangan pasti akan kuwalahan. Pada prinsipnya, semua pihak ingin mencari jalan keluar untuk mempermudah KPM mulai dari tepat waktu, kualitas dan kuantitas baik serta tidak mempersulit KPM. Selasa (11/8) depan saya akan mengumpulkan TKSK dan Kades untuk membahas SE tersebut, pungkasnya. (*)

(rt/mam/bel/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia