alexametrics
Minggu, 01 Nov 2020
radartulungagung
Home > Kolom
icon featured
Kolom

Pemilih Milenial yang Berdaulat, Tolak Politik Uang!

Oleh: Melani Iga Mawarda*)

26 Agustus 2020, 21: 41: 59 WIB | editor : Bella Orlandis

Pemilih Milenial yang Berdaulat, Tolak Politik Uang!

Pandangan ‘oportunis’ dalam kehidupan demokrasi menyebabkan warga negara  merasa bahwa Pemilihan tidak berdampak pada nasib mereka. Karena itulah, mereka harus mencari sesuatu yang menguntungkan. Setidaknya harus ada sogokan, entah berupa “amplop” (berisi uang), sembako maupun parsel-parsel kecil sebagai upah bilamana mereka diminta untuk memilih calon terkait.

Tindakan ini terjadi karena sempitnya pola pikir yang mereka miliki dan banyak yang belum mengetahui bahwa politik uang dilarang bahkan akan ada sanksi bagi siapapun yang terlibat dalam politik uang. Entah karena minimnya kesadaran pemilih (voters eduction) atau karena kuasa budaya yang menyelimuti masyarakat, tradisi  ini masih terus mewarnai ruang demokrasi.

Tentu saja pemilih bukanlah satu-satunya pihak yang sepenuhnya dapat disalahkan dalam tradisi  ini. Suatu Parpol dengan calon terkait merupakan salah satu pihak lain yang turut andil dalam tindak pidana yang melanggar undang-undang ini. Bagaimana tidak? Seseorang tidak akan menerima jika tidak ada yang memberi. Artinya, masyarakat tidak akan menerima sogokan berupa uang maupun barang jika tidak ada pihak lain yang memberi sogokan tersebut.

Tetapi apakah pemberi saja yang harus disalahkan? Sebenarnya apa saja faktor yang mempengaruhi seorang pemilih bersedia merupiahkan suaranya? Mengapa seseorang bersedia nyoblos hanya ketika mendapat “upah”?  

Kehidupan memang tak akan bisa lepas dari uang, maka dari itu siapapun calon yang mau memberi sejumlah uang maka mereka dianggap sebagai orang yang paling tepat untuk dipilih dan mampu berkontribusi dalam memajukan kesejahteraan di suatu daerah. Meskipun ada juga yang belum tentu memilih meskipun sudah mendapatkan uang.

Seseorang yang sudah menerima uang akan memilih calon (yang memberi upah bagi para pemilihnya itu). Hal ini terjadi karena banyak orang yang merasa dibohongi oleh partai politik dan calon yang berkontestasi dan dipilih. Ibaratnya masyarakat melampiaskan dendamnya. Masyarakat melihat bahwa kebijakan yang dibuat  belum  berpihak pada kepentingan rakyat. Jadi tak ada harapan. Mungkin justru merasa sakit hati dan tersakiti. Tapi, apakah dendam adalah karakter baik bagi demokrasi?

Memilih karena uang ditempuh karena mereka berpikir kalau tak ada uangnya untuk apa melakukan hal yang sia-sia dan bahkan merugikan dirinya. Makanya, mendapatkan uang sogokan dalam menentukan pilihan adalah bentuk mentransaksikan diri dalam ruang pasar demokrasi.

“Money politics” hanya akan menjatuhkan harga diri masyarakat. Jatuhnya harga (diri) pemilih akhirnya juga membentuk mentalitas dan cara pandang mereka yang terpilih. Karena merasa sudah membeli suara rakyat, maka  calon terpilih merasa tidak lagi memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat (yang memilihnya). Begitulah hukumnya, sesuatu yang dibeli berarti sudah dimiliki, dan tuan berhak melakukan apa saja terhadap apa yang mereka miliki.

Mengetahui betapa besarnya dampak dari ‘money politics’ tersebut, maka perlu adanya upaya untuk meminimalisir (bahkan mengenyahkan) tradisi yang merusak itu. Dalam hal ini tentu bukan hanya masyarakat yang harus berpikir rasional dan mengambil sikap bermartabat. Juga sikap berdaulat: bahwa mereka memilih karena mereka memang punya pilihan sadar sebagai pribadi yang merdeka untuk memilih sesuai hati nurani.

Mencegah terjadinya politik uang dalam demokrasi dapat dimulai dari diri sendiri, sebab semua yang terjadi berawal dari hati nurani. Terkhusus untuk generasi  milenial yang melek teknologi informasi maupun komunikasi, sudah seharusnya generasi muda menyadari bahwa suara mereka adalah penentu perubahan suatu bangsa. Pandai memilah dan memilih tindakan yang harus dilakukan, kewajiban yang harus dilaksanakan, dan kesalahan yang tidak perlu dilakukan. Saat ini berita tentang politik maupun pendidikan politik sangat mudah diakses melalui media massa, media sosial, maupun media elektronik. Dengan begitu seseorang bisa mencermati dan mulai mencerdaskan diri sendiri melalui informasi yang telah diperoleh. Percaya diri dan berpendirian teguh, bahwa suara adalah harta  yang sangat berharga dan tidak boleh ditukar dengan uang demi kepentingan suatu kelompok.

Juga harus ada yang mau dan mampu memberi pendidikan politik dan penyadaran bagi masyarakat, khususnya calon pemilih pemula. Tidak perlu menunggu menjelang pemilihan berlangsung  baru ramai dan gencarnya  kegiatan  sosialisasi dan pendidikan pemilih. Tidak ada salahnya jika beberapa tahun sebelum pelajar memiliki hak pilih sudah mendapatkan pendidikan politik dan memahami nilai-nilai kewarganegaraan yang baik. Harus ada yang berbuat, terutama komunitas-komunitas remaja dan pemuda yang menjadi tempat belajar tentang demokrasi yang benar.

Sedangkan, namun penyelenggara  juga harus memiliki strategi untuk  menegakkan hukum. Untuk pencegahan, memang harus ada lembaga yang memimpin tindakan penyadaran. Yang harus banyak disasar adalah  anak milenial, dengan pendekatan milenial pula, bukan pendekatan formal yang itu-itu saja. Pendekatan lama umumnya   miskin kreasi dan inovasi. Demokrasi bisa diperbincangkan, disosialisasikan berdasarkan pola pikir dan gaya hidup anak milenial. Tetaplah menuntut lembaga-lembaga resmi  untuk menegakkan hukum, menyeimbangkan kewajiban pemilih dan calon dalam upaya memberantas politik uang. Jangan terus terperangkap dalam hukum tanpa kebenaran. Keadilan harus ditegakkan oleh siapa saja!*

Melani Iga Mawarda, Juara III Lomba Menulis Esai “Literasi Demokrasi” KPU Kabupaten Trenggalek; tinggal di Kecamatan Pule.

(rt/dre/bel/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia