alexametrics
Minggu, 01 Nov 2020
radartulungagung
Home > Tulungagung
icon featured
Tulungagung

Backlog Stagnan, Pengembang Enggan Membangun

Terkendala Izin Tata Ruang

12 September 2020, 11: 00: 59 WIB | editor : Alwik Ruslianto

SATU BELUM DIFUNGSIKAN: Rusunawa di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru belum dapat mengurangi angka backlog.

SATU BELUM DIFUNGSIKAN: Rusunawa di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru belum dapat mengurangi angka backlog. (SITI NURUL LAILIL M/RATU)

KEDUNGWARU, Radar Tulungagung - Angka backlog (kebutuhan) rumah di Kota Marmer terbilang tinggi. Dinas perumahan dan kawasan permukiman (DPKP) setempat mencatat, total backlog rumah di Tulungagung kini mencapai 56 unit.

Meski begitu, Kepala DPKP Tulungagung Anang Pratistianto menyebut, tingginya angka backlog itu tidak serta-merta bisa diartikan banyak warga yang tak mampu membangun rumah. Namun, ada yang sengaja tidak membangun rumah karena menempati rumah orang tuanya. "Angka tersebut akan terus bertambah. Terlebih banyak orang yang baru menikah, " katanya.

Tingginya angka backlog juga dipengaruhi terbatasnya lahan siap bangun untuk dijadikan kawasan permukiman atau perumahan. Di Kabupaten Tulungagung sendiri didominasi lahan hijau atau lahan produktif (persawahan). Bahkan, jelas Anang, pada 2019-2020 ini belum ada pembangunan perumahan baru di Tulungagung. Hal itu lantas membuat angka backlog di Tulungagung stagnan. "Pengembang juga ada yang beralasan kalau tanah di Tulungagung itu mahal. Jadi banyak yang enggan berinvestasi, " Katanya.

Meski demikian, DPKP mencoba upaya lain, yakni mengajukan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Sekadar diketahui, Pemkab Tulungagung memiliki rusunawa yang dibangun untuk masyarakat umum. Rusunawa pertama dibangun pada 2018 lalu, dengan jumlah 76 kamar. Kemudian, rusunawa kedua selesai dibangun pada 2020 dengan jumlah 42 kamar. Namun, rusunawa kedua ini masih belum difungsikan. Karena masih menunggu mabeler untuk pelengkap fasilitas. "Ini kami mengajukan lagi tiga pembangunan rusunawa baru. Yakni untuk rusunawa PNS, warga tidak mampu, dan umum," tandasnya.

Sementara itu, salah satu pengembang asal Tulungagung, Herman Widyanto membenarkan harga tanah di Tulungagung mahal. Namun, itu bukan satu-satunya alasan pengembang enggan membuka perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Penyebab utama justru pada izin rekomendasi tata ruang. Rekomendasi ini berdasarkan peta lama. Padahal kondisi terkini, lahan yang disebut hijau tersebut sudah dikelilingi permukiman.

"Kami mohon ada relaksasi untuk perizinan itu. Atau semisal rekomendasi itu tidak sesuai, kaki dapat diputuskan di izin lokasi oleh tim pemutus izin. Bukan rekomendasi tata ruang ditolak, maka izin lainnya tidak dapat dilanjutkan," terangnya.

Diketahui tim pemutus izin meliputi dinas PUPR, bappeda, DPMPTSP, dinas pertanian, bagian hukum hingga Badan Pertanahan Nasional. Dengan rumitnya perizinan itu, tak heran kimi banyak pengembang asal Tulungagung justru membangun perumahan bersubdisi di daerah lain, seperti Blitar, Kediri, dan Nganjuk. Hal ini tentunya berimbas pada angka backlog Tulungagung yang menjadi stagnan. "Sudah tiga tahun ini kami kesulitan terkait rekomendasi tata ruang ini. Padahal, banyak subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah untuk masyarakat MBR yang ingin punya rumah," tandasnya. (*)

(rt/lai/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia