alexametrics
Rabu, 28 Oct 2020
radartulungagung
icon-featured
Politik

Selama Cuti, Santoso Tetap Terima Gaji dan Tunjangan

14 September 2020, 10: 06: 50 WIB | editor : Alwik Ruslianto

Selama Cuti, Santoso Tetap Terima Gaji dan Tunjangan

KEPANJENKIDUL, Radar Blitar - Wali Kota Blitar Santoso segera menanggalkan jabatannya untuk sementara waktu alias cuti. Pasalnya, Santoso kini macung sebagai calon wali kota di Pilwali Kota Blitar 2020.

Sesuai aturan perundang-undangan, kepala daerah yang maju sebagai calon harus mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Meskipun cuti, kepala daerah tetap berhak menerima gaji dan beberapa tunjangan. 

Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Blitar Damanhuri mengatakan, sudah mengajukan permohonan cuti Wali Kota Blitar Santoso kepada Gubernur Jawa Timur (Jatim). Pengajuan sudah dilakukan seminggu yang lalu. "Sesuai ketentuannya, tujuh hari jelang penetapan calon, gubernur sudah membuat surat cuti," terangnya, kemarin (13/9).

Wali kota, lanjut dia, akan memulai cutinya pada 26 September mendatang. Yakni ketika para calon kepala ditetapkan sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar periode 2021-2025. "Ya, definifnya dimulai 26 September sampai 5 Desember 2020," jelasnya.

Selama cuti tersebut, wali kota sudah tidak lagi memiliki hak menggunakan fasilitas negara seperti mobil dinas, rumah dinas dan lain sebagainya. Namun demikian, menurut Damanhuri, wali kota masih tetap berhak untuk menerima gaji dan tunjangan-tunjangan seperti tunjangan keluarga, tunjangan beras dan lainnya.

Ketentuan itu, jelas dia, sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota. "Di peraturan itu sudah ada aturan semuanya. Bahwa hak gaji dan tunjangan tetap diberikan," kata pria ramah ini.

Selama Santoso cuti tersebut maka jabatan wali kosong. Nantinya kursi wali kota akan diisi oleh seorang penjabat sementara alias Pjs. "Nanti siapa yang mengisi, dari Provinsi Jatim yang tahu. Provinsi akan mengajukan ke Kemendagri nama-nama calon Pjsnya," pungkasnya. (*)

(rt/kan/alwk/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia