alexametrics
Rabu, 28 Oct 2020
radartulungagung
Home > Tulungagung
icon featured
Tulungagung

60 Persen Aset Pemkab Rawan Digugat

Dari Total 1680 Bidang Aset

19 September 2020, 11: 29: 57 WIB | editor : Alwik Ruslianto

Infografis

Infografis

KOTA, Radar Tulungagung - Ratusan aset milik Pemkab Tulungagung rawan digugat. Karena, berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung, baru 40 persen bidang dari total 1860 bidang aset milik Pemkab yang sudah punya legalitas hukum berupa sertifikat. Sedangkan sisanya, masih tahap inventarisir kelengkapan data.

Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung, Johanes Bagus Kuncoro melalui Kabid Aset, Eko Heri Susanto mengatakan banyak kendala yang dialaminya dalam upaya melegalkan secara hukum seluruh bidang aset milik Pemkab Tulungagung. Di antaranya, status tanah yang belum jelas, hingga minimnya berkas pendukung menjadikan bangunan yang dibangun di zaman pemerintahan Orde Baru itu terhambat untuk pengajuan permohonan sertifikat. "Kondisi ini sebenarnya, juga dialami semua kabupaten/kota. Dimana, pada zaman Orde Baru berpedoman inpres, banyak bangunan pemerintah berdiri di atas tanah yang belum dijelaskan secara detail. Sehingga, sekarang ini jadi warisan yang harus kami selesaikan," terangnya.

Maka tak heran, perlu inventarisir satu persatu bidang yang tentunya membutuhkan waktu penyelesaian tak sedikit. Belum lagi, BPKAD juga harus menghadapi persoalan bidang yang berada di tanah status kas desa, dimana pihaknya tidak diperbolehkan untuk melanggar permendes tentang pengelolaan desa. "Sebenarnya kami punya harapan ke pemerintah pusat,agar aturan main pengelola desa sinkron dengan pengelolaan aset pemerintah daerah," terangnya.

Sementara itu, setiap tahun, jelas Eko, -sapaan akrabnya, aset Pemkab Tulungagung yang bersertifikat terus bertambah. Bahkan, dia menargetkan tiap tahun memproses 20 sampai 25 bidang yang menjadi aset milik pemkab berupa gedung sekolah, puskesmas, bangunan kantor yang masih berdiri di lahan milik pihak lain, seperti yayasan, kas desa dan perhutani untuk disegera dilegalitaskan. Bahkan, anggaran yang disiapkan untuk tahun ini mencapai Rp 300 juta. "Beruntung, anggaran kami untuk progres ini tidak terimbas refocusing. Karena, ini program prioritas kami," katanya.

Disinggung apakah ada konflik pihak lain terhadap bidang aset milik Pemkab Tulungagung yang belum bersertifikat, Eko menegaskan tidak ada. Namun pihaknya berharap hal itu juga tidak terjadi. "Sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 bahwa disitu dijelaskan status tanah dalam bentuk pengamanan aset milik daerah harus formalkan berupa sertifikat. Dan ini yang terus kami lakukan," tandasnya.(*)

(rt/lai/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia