alexametrics
Minggu, 01 Nov 2020
radartulungagung
Home > Trenggalek
icon featured
Trenggalek

Mayoritas Pelaku Tambak Udang di Trenggalek Belum Kantongi Izin

28 September 2020, 12: 05: 38 WIB | editor : Anggi Septian Andika Putra

SUDAH MEMENUHI SYARAT : Salah satu tambak udang yang ada di wilayah Kecamatan Watulimo yang izinnya sudah terpenuhi.

SUDAH MEMENUHI SYARAT : Salah satu tambak udang yang ada di wilayah Kecamatan Watulimo yang izinnya sudah terpenuhi. (ZAKI JAZAI/RADAR TRENGGALEK)

KOTA, Radar Trenggalek - Dinas Perikanan (Diskan) Trenggalek memiliki pekerjaan rumah yang banyak dalam menerbitkan izin tambak udang yang ada di wilayah pesisir laut selatan. Hal itu dilakukan agar proses penambakan udang yang dilakukan pengusaha sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Apalagi dari sekian banyak pelaku tambak udang yang ada di pesisir laut selatan, belum ada 50 pemilik tambak yang perizinannya lengkap. Sehingga hal tersebut perlu perhatian khusus agar proses perizinan tersebut segera diurus oleh pemilik tambak. "Dari semua itu sejauh ini ada sekitar 58 pemilik tambak yang proses izinnya masih berjalan," ungkap Kepala Diskan Trenggalek, Cusi Kurniawati.

Dia melanjutkan, untuk itu diskan telah turun ke lapangan untuk mengecek proses perizinan para pelaku tambak tersebut. Itu dilakukan guna mengantisipasi munculnya masalah di kemudian hari, seperti masalah tanah yang digunakan, hingga lingkungan. Sebab dalam proses perizinan tersebut ada beberapa aspek yang berlu diperhatikan dan harus dilengkapi."Jadi kami akan terus mendorong mereka (pelaku tambak udang, red) agar mengurus perizinannya terlebih dahulu," katanya.

Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi para pelaku tambak tersebut adalah oenyediaan ruangan sekitar 10 sampai 15 persen untuk instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Tujuannya tak lain agar limbah hasil pengelolaan tambak dapat dikelola dengan baik, sehingga yang dibuang ke alam benar-benar tidak akan mencemari lingkungan. Ditambahkan, lokasi yang nantinya dibangun tambak tidak menyalahi peraturan dalam rancana tata ruang wilayah (RTRW). Sehingga dari itu semua yang lebih utama harus terlebih dahulu mengurus izin prinsip, sedangkan untuk izin yang lain tinggal menyusul.

Dari situ, nantinya jika dalam tinjauan ke lapangan ditemukan para pelaku tambak udang belum memiliki izin lengkap, maka diskan tidak lasung menutupnya. Itu dilakukan karena berbagai pertimbang, seperti tanah sudah sertifikat hak milik (SHM), hingga perizinannya telah proses. Untuk itu dilakukan pendekatan lagi lebih mendalam agar yang bersangkutan mau mengurusnya. "Dari situ kami tekankan kepada para pelaku tambak, agar jangan langsung beraktivitas sebelum izin keluar," jelas Cusi.

(rt/zak/rak/ang/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia