alexametrics
Minggu, 01 Nov 2020
radartulungagung
Home > Blitar
icon featured
Blitar

DPRD Kota Blitar Gelar Dua Agenda Sidang Paripurna

Dengarkan Penjelasan Ranperda PDAM dan BPR

29 September 2020, 08: 47: 05 WIB | editor : Didin Cahya FS

LAKSANAKAN TUGAS: Dari kiri, Pjs Wali Kota Blitar Jumadi, Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim, dan Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Agus Zunaidi memimpin rapat paripurna kemarin (28/9).

LAKSANAKAN TUGAS: Dari kiri, Pjs Wali Kota Blitar Jumadi, Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim, dan Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Agus Zunaidi memimpin rapat paripurna kemarin (28/9). (FIMA PURWANTI/RADAR BLITAR)

SANANWETAN, Radar Blitar – Dua agenda dibahas dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar Senin kemarin (28/9). Agenda pertama yakni, penjelasan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang perusahaan umum daerah air minum (PDAM) dan ranperda tentang perusahaan umum daerah bank perkreditan rakyat (BPR). Selain itu rapat paripurna  agenda penetapan usulan pemberhentian Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Yasin Hermanto.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Agus Zunaidi. Sementara dari eksekutif hadir penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Blitar Jumadi, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Blitar Blitar Rudy Wijonarko.

Di samping itu, sejumlah perwakilan dari forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) dari Polres Blitar Kota, Dandim 0808/Blitar, Danyonif 511 Blitar, Pengadilan Negeri Blitar, serta Kajari Blitar turut hadir sebagai tamu undangan.

LUGAS: Pjs Wali Kota Blitar Jumadi menyampaikan penjelasan atas ranperda PDAM dan BPR

LUGAS: Pjs Wali Kota Blitar Jumadi menyampaikan penjelasan atas ranperda PDAM dan BPR (FIMA PURWANTI/RADAR BLITAR)

Anggota DPRD Kota Blitar dan sejumlah kepala dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Blitar juga mengikuti rapat paripurna.

Untuk diketahui para pimpinan dan peserta rapat paripurna sejak memasuki ruang sidang telah melakukan berbagai prosedur protokol kesehatan.

Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim mengatakan, pembahasan kedua ranperda ini, mengacu pada perubahan perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah.

Menurut dia, kedua ranperda itu merupakan ranperda usulan dari eksekutif. Pembentukan panitia khusus (pansus) dilakukan sebagai tindak lanjut untuk membahas kedua ranperda tersebut. "Ada dua ranperda yang disampaikan ke kami (DPRD, Red) semuanya adalah ranperda usulan dari eksekutif. Ranperda ini terkait PDAM dan BPR yang berganti nama, dari perusahaan daerah ke perusahaan umum daerah. Berikutnya, akan kami tindaklanjuti dengan pembentukan panitia khusus (pansus)," ujarnya.

Dia mengharapkan, adanya ranperda tersebut dapat membuat kualitas dari perusahaan tersebut dapat lebih meningkat. Selain itu, segera terselesaikannya ranperda tersebut akan memudahkan para pejabat perusahaan dalam berinovasi ataupun mengembangkan potensi perusahan. "Adanya ranperda ini untuk memberi kewenangan yang lebih luas bagi direktur dan pimpinan perusahaan lainnya, sehingga lebih leluasa untuk mengembangkan serta meningkatkan pelayanan bagi masyarakat," terangnya. 

Sementara itu, untuk agenda kedua, yakni terkait penetapan usulan pemberhentian Yasin Hermanto sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Blitar periode 2019-2024, yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus (pansus) dua ranperda, pimpinan rapat paripurna diambil alih Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Agus Zunaidi.

Saat ini, DPRD Kota Blitar telah mengusulkan surat pengajuan pemberhentian sebagai wakil ketua dan anggota DPRD untuk Yasin Hermanto ke Gubernur Jatim, yang mengundurkan diri karena akan ikut dalam pemilihan wali kota (Pilwali) Kota Blitar 2020. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan di DPRD. Sementara, pembentukan pansus atas dua ranperda dilakukan agar dua ranperda segera dibahas lebih lanjut, untuk segera ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda).

"Maksimal tujuh hari setelah penetapan usulan pemberhentian saudara Yasin dikirim ke provinsi, surat dari Gubernur sudah turun. Karena prosesnya butuh cepat, jadi jangan sampai terjadi kekosongan jabatan di DPRD," ujar Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Agus Zunaidi.

Dia mengatakan, sesuai dengan mekanisme ketika ada pengajuan pemberhentian anggota DPRD, maka harus ada rapat paripurna khusus yang disetujui oleh semua anggota dewan. Selanjutnya, hasil rapat paripurna khusus itu dikirim ke Gubernur untuk mendapat persetujuan. "Ada dua pergantian antar waktu (PAW), satu PAW anggota DPRD dan satunya PAW pimpinan DPRD," ujarnya.

Selain itu, Agus mengatakan, juga dilakukan pembetukan pansus dilakukan untuk menindak lanjuti usulan dua ranperda usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar, yakni tentang perubahan PDAM dan BPR. Pembentukan pansus dilakukan agar tahapan ranperda menjadi perda bisa segera selesai tepat waktu. "Setelah masing-masing pansus dibentuk, diharapkan dapat langsung bekerja. Sehingga dua ranperda tersebut terselesaikan dan menuju tahapan perda," tegasnya. (*)

(rt/ima/did/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia