alexametrics
Minggu, 01 Nov 2020
radartulungagung
Home > Politik
icon featured
Politik

Kampanye, Harus Izin  GTPP

Juga STTP untuk Kerumunan

30 September 2020, 12: 00: 59 WIB | editor : Alwik Ruslianto

Kampanye, Harus Izin  GTPP

SANANWETAN, Radar Blitar - Jadwal kampanye sudah ditetapkan. Namun, hal itu saja tidak cukup untuk bisa melakukan kegiatan menarik simpati masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) pada Desember mendatang. Selain karena zonasi penyebaran Covid-19 di Kabupaten Blitar masih di titik rawan, sehingga izin melakukan kegiatan kampanye harus mengantongi rekomendasi aman dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Blitar.

Berdasarkan informasi yang diterima Koran ini, Bawaslu Kabupaten Blitar menemukan adanya kegiatan kampanye tidak dilengkapi dengan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) kampanye. Untungnya, dalam kegiatan tersebut tim kampanye pasangan calon (paslon) kooperatif dan akhirnya menghentikan proses kampanye.

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Solahudin mengatakan, kegiatan kampanye yang melibatkan pertemuan terbatas, tatap muka, ataupun dialog harus mendapatkan STTP kampanye. Untuk itu, sebelum menggelar pertemuan, tim kampanye harus mengupayakan STTP kampanye yang dikeluarkan pihak kepolisian.

Sebenarnya, STTP kampanye adalah kebutuhan umum saat pemilihan. Bedanya, tahun ini pilkada dilaksanakan di tengah pandemi korona. Sehingga sebelum mengeluarkan STTP kampanye, pihak kepolisian harus mengantongi rekomendasi dari GTPP Covid-19 Kabupaten Blitar. "Ada rekomendasi bahwa lokasi yang digunakan untuk kampanye ini aman dari korona, baru bisa dikeluarkan STTP-nya," jelasnya.

Menurut dia, selama pilkada ini, keselamatan menjadi hal utama. Jika gugus tugas tidak merekomendasikan wilayah tersebut aman dari korona, pihak kepolisian pun tidak akan mengeluarkan STTP kampanye tersebut. "Keselamatan bagi peserta pilkada maupun masyarakat paling utama," tegasnya.

Hingga kini, teratat secara akumulatif ada 578 kasus terkonfirmasi korona. Jika melihat peta persebaran Covid-19 di kabupaten, ada beberapa kecamatan sudah berzona hijau. Selebihnya, masih orange dan merah. Disinggung soal dasar penetapan zona aman kampanye, Hakam mengaku, tidak mengetahui secara detil. Sebab itu menjadi wilayah kewenangan gugus tugas. "Itu yang paling paham, gugus tugas. Apakah penetapannya didasarkan pada lingkup kecamatan atau desa, yang jelas rekomendasi ini dibutuhkan untuk menjaga keselamatan peserta maupun masyarakat," ujarnya.

Kegiatan kampanye yang tidak mengantongi STTP kampanye ini, masuk dalam pelanggaran administratif. Sehingga, bawaslu tidak akan melakukan pembubaran kegiatan, namun mencatatnya sebagai pelanggaran. "Kalau melanggar protokol, seperti tidak pakai masker melibatkan lebih dari 50 orang baru kami bubarkan," tegasnya.

Untuk diketahui, KPU sudah menetapkan zonasi kampanye dalam dua wilayah. Yakni zona A dan zona B yang masing-masing terdiri dari 11 kecamatan. "Pilkada ini tidak boleh ada kampanye rapat umum. Pertemuan terbatas, dan tatap muka dibatasi maksimal 50 orang," tegas Ketua KPU Kabupaten Blitar Hadi Santosa. (*)

(rt/muh/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia