alexametrics
Minggu, 01 Nov 2020
radartulungagung
Home > Blitar
icon featured
Blitar

Belum Ada Usulan Ranperda Pesepeda

DPRD Minta Fokus yang Sudah Diajukan

30 September 2020, 10: 59: 57 WIB | editor : Alwik Ruslianto

TAAT ATURAN: Warga mengendarai sepeda di Jalan Soedanco Supriyadi kemarin (29/9). Pemkot berencana membuat perda tentang bersepeda.

TAAT ATURAN: Warga mengendarai sepeda di Jalan Soedanco Supriyadi kemarin (29/9). Pemkot berencana membuat perda tentang bersepeda. (MOCHAMMAD SUBCHAN ABDULLAH/RADAR BLITAR)

KEPANJENKIDUL, Radar Blitar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) konsentrasi pada beberapa rancangan peraturan daerah (ranperda) yang telah diusulkan. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar baru mengusulkan dua ranperda untuk dibahas bersama anggota dewan.

Terkait dengan usulan peraturan daerah bagi pesepeda, yang didasarkan pada Peraturan Kementerian Perhubungan (Permenhub) Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan, pihak dewan tidak mempermasalahkan usulan terkait keselamatan dan sarana bagi pesepeda. Tapi  perlu diusulkan dulu ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah  (Bapemperda).

Anggota Bapemperda DPRD Kota Blitar Nuhan Eko Wahyudi mengatakan, masih ada beberapa perda yang diusulkan ke Bapemperda tetapi belum dibahas. Sebagian yang lain malah belum ada yang diajukan. "Ada memang yang diusulkan masuk propemperda 2020. Tetapi kenyataannya baru dua yang diajukan ke kami," ujarnya kepada Koran ini kemarin (29/9).

Dia mengaku, sah-sah saja pemkot berencana membuat perda bagi pesepeda. Akan tetapi, rancangan perda yang sudah ada dan diajukan agar terlebih dahulu dituntaskan. "Yang pasti, kita menyetujui perda apapun yang diusulkan pemkot, dengan catatan demi kebaikan masyarakat," tegas politisi PPP ini.

Sesuai mekanisme, ranperda yang diajukan ke bapemperda nantinya dibahas dan diuji publik. Pembahasan dan pengujian akan melibatkan sejumlah pihak terkait. Sehingga membutuhkan proses tidak pendek. Harus ada tahapan-tahapan yang dipenuhi untuk bisa menjadi sebuah perda.

Dalam perda tersebut juga akan diatur jenis pelanggaran beserta sanksi-sanksinya. Untuk menjalankan perda tersebut dibutuhkan peraturan teknis seperti peraturan wali kota (perwali). "Semua tetap harus melalui proses pembahasan, agar perda yang diterbitkan benar-benar sesuai dengan ketentuan," ungkapnya. (*)

(rt/kan/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia