alexametrics
Rabu, 28 Oct 2020
radartulungagung
Home > Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Hampir Tiga Ribu Orang Terjaring Yustisi

Selama Dua Pekan Digelar Operasi

01 Oktober 2020, 10: 30: 46 WIB | editor : Alwik Ruslianto

Infografis

Infografis

KOTA, Radar Trenggalek – Selama dua pekan, operasi yustisi oleh tim gabungan menjaring hingga 2 ribu orang lebih yang melanggar protokol kesehatan Covid-19. Denda yang terkumpul mencapai Rp 6,1 juta. 

Kasubbag Humas Polres Trenggalek Iptu Bambang Purwanto mengatakan, dalam rekapan operasi yustisi kurun 14 - 28 September 2020, menjaring sebanyak 2.903 orang. Jumlah itu diprediksi bisa bertambah karena operasi masih terus berlanjut. 

Menurut Bambang, sebanyak 2.903 orang yang terjaring operasi terkena empat kategori sanksi. Rinciannya, ada 2.661 orang kena sanksi teguran, terdiri 2.153 orang kena sanksi lisan dan 508 orang kena sanksi tertulis. Selain itu, pelanggar yang kena sanksi untuk kerja sosial di fasilitas umum (fasum), terjaring sebanyak 120 orang. 

Sedangkan pelanggar yang terjaring hingga terkena sanksi berupa denda administratif mencapai 122 orang dengan nilai denda mencapai Rp 6,1 juta. "Mulai dari teguran, kerja sosial, denda, dan penutupan tempat usaha," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan Kebakaran Stevanus Triadi Atmono mengungkapkan, melalui Perda Nomor 2 Tahun 2020, kemudian ditindaklanjuti dengan Perbub Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin protokol kesehatan. Bahwa ada dua sanksi, yakni denda administratif dan sanksi sosial. Sanksi ini dikenakan secara bertahap, bukan secara tiba-tiba menindak perorangan maupun pelaku usaha. "Jadi kita tidak ujug-ujug (tiba-tiba) memberikan sanksi," ungkapnya.

Menurut dia, khususnya bagi pelaku usaha atau penyelenggara kegiatan berpotensi memicu terjadinya klaster Covid-19. Namun sebelum memberikan sanksi berupa penghentian atau penutupan sementara, maka tetap melalui tahapan. Mulai dari teguran lisan, tertulis (selama tiga kali, Red) sampai dengan penghentian sementara. "Misal, ketika pelaku usaha tidak menyediakan tempat cuci tangan dan sabun. Itu bisa mengakibatkan terjadinya klaster. Maka, mereka harus menyediakan fasilitas aman," ucapnya.

Triadi menegaskan, sanksi administratif diberikan bagi warga yang sama sekali punya kesadaran terkait protokol kesehatan Covid-19 atau mereka yang tidak membawa masker. Adapun saat ada warga yang membawa atau memakai masker tapi tidak mengenakannya dengan benar, maka mereka akan kena sanksi sosial. "Sehari dilaksanakan selama 2 hari, secara mobile dan stasioner. Jadi, kami mengkampanyekan penggunaan masker secara masif dan mendisiplinkan mereka," pungkasnya. (*)

(rt/pur/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia