alexametrics
Minggu, 01 Nov 2020
radartulungagung
Home > Tulungagung
icon featured
Tulungagung
Rekom Kemkumham Turun

Pemkab Pilih Limpahkan Pemprov

Selesaikan Polemik Yayasan Imam Syafi’ie

01 Oktober 2020, 10: 40: 38 WIB | editor : Alwik Ruslianto

Infografis

Infografis

KEDUNGWARU, Radar Tulungagung – Turunnya surat rekomendasi dari Kemenkumham Kanwil Jatim terkait polemik pendirian bangunan di Yayasan Imam Syafi’ie Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, mendapat tanggapan dari berbagai pihak terkait. Saat ini Pemkab Tulungagung juga melibatkan Pemprov Jawa Timur untuk membantu menyelesaikan polemik pendirian bangunan di Yayasan Imam Syafi’ie. Dengan harapan ada titik terang penyelesaian terhdap polemik tersebut, agar nantinya tidak berkepanjangan.

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo mengatakan pihaknya telah mendapat surat rekomendasi dari Kanwil Kemenkumham Jatim tentang polemik pendirian bangunan di Yayasan Imam Syafi’ie. Tidak benar jika Pemkab Tulungagung tidak memberikan layanan secara adil atau diskriminasi. Semua hal sudah dilakukan secara profesional. “Setiap warga negara itu memiliki hak yang sama di atas hukum. Jadi tidak benar, jika kami memberikan pelayanan yang diskriminasi dan tidak adil,” tuturnya.

Bahkan berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan polemik tersebut. Pemkab Tulungagung juga telah berkoordinasi dengan Forkopimda Provinsi untuk ikut menyelesaikan polemik tersebut. Karena melihat polemik yang terjadi, perlu adanya campur tangan dari pihak provinsi. “Selanjutnya kami menunggu undangan dari Forkopimda Provinsi untuk melakukan pembahasan mengenai polemik pembangunan di Yayasan Imam Syafi’ie. Semoga bisa segera terselesaikan,” terang pria berkacamata itu.

Hal senada diungkapkan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Tulungagung, Bambang Triono. Menurut dia, seperti yang telah disampaikan oleh Bupati Tulungagung, beberapa waktu lalu sudah dilakukan rapat koordinasi berulangkali bersama dengan Forkopimda dan pihak terkait untuk menyelesaikan polemik pendirian bangunan di Yayasan Imam Syafi’ie. “Sebelum turunnya rekomendasi kami sudah mengadakan rapat berulang kali untuk menyelesaikan polemik tersebut,” ujarnya.

Bambang, –sapaan akrabnya mengungkapkan, dari hasil rapat koordinadi menghasilkan dua poin. Pertama, untuk sementara itu semua pihak untuk menahan diri atau cooling down. Kedua, untuk menunggu undangan dari Pemprov Jatim dalam koordinasi dan pembahasan polemik tersebut. Selain itu pria berkumis itu juga menjelaskan bahwa secara kelembagaan Yayasan Imam Syafi’ie sudah terdaftar di Bakesbangpol dan tercatat di Kemenkumham. “Kalau lembaganya sudah terdaftar di Bakesbangpol pada Februari 2020 dan mereka juga sudah terdata di Kemenkumham,” ungkapnya.

Tak berbeda jauh, Kepala Desa (Kades) Tapan, Mugiyono mengatakan dalam poin terakhir pada rekomendasi dari Kemenkumham Jatim, pihaknya diminta untuk menyetujui untuk menandatangani warga yang menyetujui didirikannya bangunan di Yayasan Imam Syafi’ie. Pihaknya akan memberikan persetujuan jika pihak yayasan telah melakukan sosialisasi kepada warga. “Meski mereka sudah memiliki persetujuan dari warga sebagai persyaratan mengajukan IMB, tapi ada sekitar 1.238 warga yang menolak. Jadi akan timbul masalah jika diam-diam saya memberikan persetujuan tanpa ada sosialisasi dari pihak Yayasan. Atau saya hanya minta rekomendasi dari DPMPTSP Tulungagung, karena selama ini DPMPTSP tetap bersikukuh untuk dilakukan sosialisasi terlebih dahulu,” terangnya saat ditemui di kantor Desa Tapan.

Menurut Mugiyono melihat kondisi saat ini, polemik yang terjadi tidak harus diselesaikan pada tahun ini, sembari antara pihak yang berpolemik bisa saling introspeksi diri. “Secara pribadi, polemik ini tidak harus selesai pada tahun ini sembari saling introspeksi diri masing-masing,” imbuhnya.

Sementara itu penasihat hukum (PH) Yayasan Imam Syafi’ie, Sukpandiar sangat senang atas terbitnya rekomendasi dari Kemenkumham karena dinilai objektif. Seharusnya Pemkab Tulungagung bisa legawa. Jangan mempersulit pihak yayasan tanpa ada dasar hukum yang jelas. Karena pada dasarnya pihaknya tidak menolak untuk mengurus IMB. “Langkah selanjutnya kami akan tetap mengurus IMB, dan kami akan lampirkan rekomendasi itu. Jangan ada diskriminasi,” ucapnya saat dihubungi melalui telepon.

Jika nantinya dari Pemkab Tulungagung dan Pemdes Tapan bersikukuh tidak mau memproses IMB, pihaknya akan melaporkan kepada Kemenkumham pusat. Meskipun rekomendasi tersebut tidak ada sanksi lebih lanjut jika tidak menjalankan, namun rekomendasi tersebut merupakan proses dari hukum. “Kalau kami masih dipersulit untuk mengurus IMB, kami akan laporkan ke pusat,” tegasnya.

Saat disinggung, terkait polemik tersebut akan dilimpahkan ke Pemprov Jatim, pihaknya sangat merasa senang. Pasalnya dengan demikian bisa akan bisa dilihat secara objektif tanpa tendensius. Karena negara Indonesia berdasarkan hukum dan terkait perbedaan keyakinan ataupun pemahaman dalam beragama tidak akan menjadi permasalahan apabila saling menghormati tanpa saling mengganggu dan memaksa. “Yang penting tidak saling mengganggu dan memaksa antara sama lain,” pungkasnya.

Sekedar informasi, Kemenkumham Kanwil Jatim telah mengeluarkan rekomendasi atas polemik yang terjadi terkait pendirian bangunan di Yayasan Imam Syafi’ie Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Dalam surat rekomendasi tersebut ada beberpa poin rekomendasi. Pertama kepada pondok pesantren, tidak perlu menunjukkan adanya dukungan dari luar wilayah Tulungagung yang akan meningkatkan ketegangan di wilayah Tulungagung, dan meningkatkan koordinasi serta komunikasi dengan pihak Pemkab Tulungagung dan masyarakat sekitar pondok pesantren.

Kedua kepada Pemkab Tulungagung, untuk memberikan pengayoman kepada semua pihak dengan adil, memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif, meningkatkan fasilitas komunikasi antara pihak pondok dan masyarakat sekitar. Dan untuk Pemdes Tapan agar memberikan pengesahan dukungan warga yang menyetujui pembangunan pondok pesantren sebagai persyaratan mengajukan IMB. (*)

(rt/mam/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia