alexametrics
Senin, 30 Nov 2020
radartulungagung
Home > Politik
icon featured
Politik

Antisipasi Kampanye Hitam, Libatkan Influencer

05 Oktober 2020, 11: 19: 52 WIB | editor : Alwik Ruslianto

ilustrasi

ilustrasi (Istimewa)

SANANWETAN, Radar Blitar- Berkampanye di media sosial (medsos) bukan berarti bisa bebas pengawasan. Para kontestan pemilu tetap harus bijak. Pasalnya, kampanye mereka tetap diawasi influencer atau admin medsos yang aktif berkegiatan di dunia maya.

Ini menyusul setelah pihak Polda Jawa Timur (Jatim) menggelar pertemuan secara virtual dengan perwakilan influencer di masing-masing kota/kabupaten di wilayah Jatim siang kemarin, (30/9). Termasuk terkait pencegahan black campaign alias kampanye hitam.

"Tadi narasumbernya wakapolda jatim dan pakar komunikasi Universitas Airlangga, Dr Sukowidodo," terang Kasubbag Humas Polres Blitar Kota, Iptu Ahmad Rochan saat ditemui usai teleconference.

Ada delapan influencer yang diundang dalam pembahasan tersebut. Mereka, mewakili influencer lainnya di Kota Blitar. Mereka diminta berperan sebagai cooling system atau pendingin suasana pada gelaran pesta demokrasi tahun ini. Pasalnya, sesuai rekomendasi pemerintah, para paslon diimbau kampanye secara daring, memanfaatkan medsos sebagai medianya.

Untuk itu, para influencer yang juga merupakan admin medsos yang punya banyak pengikut itu akan turut memonitor kegiatan kampanye para paslon. Tentunya bersama Polres Blitar Kota. "Mereka kepanjangan tangan juga mitra Polri untuk sarana berkomunikasi dengan masyarakat," ujarnya.

Seperti diketahui, kampanye tahun ini berbeda dengan pesta demokrasi sebelumnya. Ini tak lepas akibat pandemi Covid-19. Para paslon tak boleh kampanye terbuka dengan mengundang ribuan massa. Sesuai peraturan KPU, massa dibatasi hanya 50 orang.

Apabila ditemukan black campaign atau ujaran kebencian dalam pelaksanaan kampanye via daring, influencer akan melakukan upaya edukasi kepada masyarakat. Termasuk verifikasi berita. Bila nantinya ditemukan unsur pidana, polisi bakal menindak. "Kalau ada unsur pidana, kami lakukan penegakan hukum. Tapi itu upaya terakhir," tegas perwira berpangkat dua balok di pundak ini.

Nantinya, akun-akun medsos yang akan dimonitoring adalah akun resmi paslon yang sudah terdaftar di KPU. Selain itu, juga akun relawan atau pendukung paslon.

Kendati secara daring, lanjut pria ramah itu, tingkat kerawanan black campaign tergolong masih cukup tinggi. Karena itulah Polres Blitar Kota akan berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya. Guna memetakan potensi kerawanan di wilayah Kota Blitar. "Kemarin kampanye terbuka saja masih ada. Nanti kami petakan potensi kerawanan itu di medsos," ujar dia. (*)

(rt/tya/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news