alexametrics
Senin, 30 Nov 2020
radartulungagung
Home > Politik
icon featured
Politik

Anggap Pemerintah dan DPR Tak Peka

PMII Ajukan 9 Tuntutan Tentang UU Cipta Kerja

10 Oktober 2020, 09: 35: 40 WIB | editor : Alwik Ruslianto

SUARAKAN: Ratusan kader PMII Tulungagung sedang melangsungkan aski penolakan terhadap omdibus law UU Cipta Kerja di depan gedung DPRD Tulungagung, kemarin (9/10).

SUARAKAN: Ratusan kader PMII Tulungagung sedang melangsungkan aski penolakan terhadap omdibus law UU Cipta Kerja di depan gedung DPRD Tulungagung, kemarin (9/10). (MUHAMMAD HAMMAM DEFA SETIAWAN/RATU)

KOTA, Radar Tulungagung – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tulungagung, menggeruduk kantor DPRD Tulungagung, kemarin (9/10). Aksi kali ini bertujuan untuk menyampaikan sikap dan penolakan terhadap disahkanya omnimbus law UU Cipta Kerja, yang dianggap akan merugikan rakyat dan menguntungkan korporat kapitalis.

Berdasarkan pantauan koran ini, sekitar 09.00 WIB ratusan massa dari PMII Tulungagung bergerak menuju ke lima titik secara terpisah di perempatan strategis di Tulungagung. Yakni perempatan rumah sakit lama, BTA, Jepun, Tamanan, dan TT. Di sana mereka beraksi dengan membentangkan banner bertulisakan tolak omnimbus law UU Cipta Kerja. Tak hanya itu mereka juga memberikan selebaran yang berisi poin-poin penolakan subtansi dari PMII Tulungagung kepada masyarakat.

Setelah berjalan sekitar satu jam lamanya, masa aksi mulai bergerak kembali menuju titik kumpul yakni di gedung DPRD Tulungagung. Di depan gedung DPRD Tulungagung mereka sudah disambut oleh puluhan polisi yang berjaga untuk mengamankan jalannya aksi. Dalam aksi tersebut, masa aksi melakukan orasi penolakan atas pengesahan UU Cipta Kerja dan selama aksi berlangsung tidak ada satupun dari perwakilan DPRD Tulungagung yang menerima aspirasi masa aksi tersebut. Di penghujung aksi, beberapa peserta aksi menaburkan bunga setaman di depan tulisan kantor DPRD Tulungaung, sebagai simbol matinya hati nurani.

ASPIRASI: Salah satu kader PMII Tulungagung tengah menaburkan bunga setaman di atas banner bertuliskan menolak ombdibus law UU Cipta Kerja di depan gedung DRPD Tulungagung.

ASPIRASI: Salah satu kader PMII Tulungagung tengah menaburkan bunga setaman di atas banner bertuliskan menolak ombdibus law UU Cipta Kerja di depan gedung DRPD Tulungagung. (MUHAMMAD HAMMAM DEFA SETIAWAN/RATU)

Ketua Cabang PMII Tulungagung, Muhammad Afifudin mengatakan, hari ini (kemarin, red) PMII Tulungagung turun ke jalan untuk melaksanakan aksi penolakan terhadap omdibus law dan menolak UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI. Jadi ini merupakan gerakan kelembagaan secara struktural nasional. “Melalui PB PMII kami akan mengajukan judicial review ke MK, karena di dalam UU Cipta Kerja banyak merugikan masyarakat,” tuturnya.

Pria berkacamata itu menjelaskan, dari kajian yang dilakukan, PMII menemukan banyak persoalan di UU Cipta Kerja. Bahwa di dalam UU Cipta Kerja banyak ditemukan poin-poin yang menindas rakyat kecil dan lebih mementingkan korporat kapitalis. Makanya, mereka mengajukan sembilan tuntutan pada aksi tersebut. Di antaranya PMII kecewa karena DPR dan pemerintah tidak peka terhadap kesengsaraan rakyat di tengah pandemi Covid-19 dan tidak fokus untuk mengurus serta menyelesaikan persoalan Covid-19. Justru mengesahkan aturan yang merugikan buruh dan rakyat serta menguntungkan para investor dan pengusaha. Selanjutnya,  DPR dan pemerintah telah memfasilitasi kepentingan permainan ekonomi orang yang berkuasa dengan dilegalkanya UU Cipta Kerja. Dalihnya sebagai pemulihan ekonomi nasional dan membawa Inodenesia memasuki era baru untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, dan lain sebagainya. “Setidaknya ada sembilan poin yang menjadi tuntutan dalam aksi kami kali ini,” jelasnya.

Afifu –sapaan akrabnya mengungkapkan, ke depan pihaknya bersama dengan mahasiswa lainya dan rakyat yang menolak omdibus law UU Cipta Kerja akan membuat aksi yang jauh lebih besar lagi di Tulungagung. “Ini adalah gerakan nasional penolakan omnimbus law UU Cipta Kerja dan kami termasuk dalam gerakan itu. Kedepan akan ada masa yang jauh lebih besar menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja di Tulungagung,” ungkap pria gondrong itu.

Sementara itu Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo mengatakan, jadi apa yang menjadi aspirasi rakyat bisa disalurkan tanpa anarkis. Nantinya, apa yang menjadi aspirasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung bersama DPRD Tulungagung akan berusaha menyampaikan ke pemerintah pusat. “Jika memang dipandang tidak sesuai dengan harapan rakyat sehingga perlu adanya perubahan. Maka bisa disalurkan aspirasinya dan jangan anarkis,” pungkasnya. (*)

(rt/mam/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news