alexametrics
Minggu, 01 Nov 2020
radartulungagung
icon-featured
Politik

Abaikan Kehadiran Dua Anggota DPRD

Tuntut Ketua Dewan Temui Demonstran

13 Oktober 2020, 08: 30: 59 WIB | editor : Alwik Ruslianto

TOLAK OMNIBUS LAW: Aksi bakar ban yang dilakukan oleh demonstran yang tergabung dalam Aliansi Tulungagung Bergerak di depan kantor DPRD Tulungagung, kemarin (12/10).

TOLAK OMNIBUS LAW: Aksi bakar ban yang dilakukan oleh demonstran yang tergabung dalam Aliansi Tulungagung Bergerak di depan kantor DPRD Tulungagung, kemarin (12/10). (ANANIAS AYUNDA PRIMASTUTI/RATU)

KOTA, Radar Tulungagung - Kami menuntut Ketua DPRD Tulungagung untuk menemui kami.

Demikian kalimat-kalimat orasi yang berulangkali dilontarkan oleh para orator dalam aksi tolak Omnibus Law tentang UU Cipta Kerja kemarin (12/10). Melihat para demonstran yang terus meneriakkan aspirasi dan tuntutan mereka untuk dapat menemui ketua DPRD Tulungagung, membuat wakil DPRD Tulungagung, Adib Makarim dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Tulungagung, Sofyan Heryanto turun untuk melihat kondisi di depan kantor DPRD Tulungagung.

Adib pun terlihat berdiri di sebelah mobil orator. Namun cukup lama Adib berdiri di sana dan tak digubris para demonstran. Sebab dalam tuntutannya para demonstran yang tergabung dalam Aliansi Tulungagung Bergerak dan Aliansi Mahasiswa Tulungagung tersebut menuntut Ketua DPRD Tulungaung, Marsono menemui mereka. 

Slamet Riyanto, perwakilan dari Aliansi Tulungagung Bergerak mengatakan, demonstrasi menyampaikan aspirasi menolak Omnibus Law atau UU Cipta Kerja ini tidak menemui hasil. Sebab para demonstran ingin bertemu langsung dengan ketua DPRD Tulungagung. Namun hingga 3 jam demonstrasi berlangsung ketua DPRD Tulungagung tak kunjung menemui pendemo. "Karena kami sadar secara struktural penyampaian aspirasi itu kepada Ketua DPRD bukan ke anggota-anggotanya. Hari ini Ketua DPRD beralasan tidak hadir," jelasnya.

Karena tak menemui hasil, pihaknya pun menggelar aksi seremonial bakar ban sebagai bentuk penolakan. Dalam tuntutannya tersebut, ia menyampaikan beberapa poin terkait isi UU Cipta Kerja. Salah satunya adalah keberpihakan buruh dan dampak adanya Omnibus Law bagi nelayan, petani, dan kaum marginal lain. Kedatangan para investor tentu akan menggeser lahan-lahan yang sebelumnya merupakan lahan pertanian dan sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat. "Masyarakat kecil yang kena dampak, ada investor masuk gedung pabrik-pabrik akan dibangun, ini akan mengikis lahan-lahan pertanian yang ada," tegasnya.

Seperti diberitakan dalam radartulungagung.jawapos.com, gelombang penolakan terhadap UU Cipta Kerja atau Omnibus Law terus terjadi di Kota Marmer. Setelah sepekan lalu melakukan aksi di depan kantor DPRD, kemarin (12/10) giliran ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Tulungagung Bergerak dan Aliansi Mahasiswa Tulungagung ngeluruk Kantor DPRD Tulungagung. Aksi yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam tersebut sempat diwarnai aksi dorong dan pembakaran ban sebagai simbol penolakan terhadap UU yang disahkan pada 5 Oktober lalu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Adib Makarim mengatakan, tuntutan sebanyak empat lembar yang disampaikan oleh para pendemo telah diterima dan dikirimkan ke DPR RI dan Mahkamah Konstitusi (MK). Ini sebagai bentuk penyampaian aspirasi dari sekelompok masyarakat yang mengkritisi beberapa point terkait UU Cipta Kerja. "Sudah kami terima dan langsung kami fax juga ke DPR RI dan MK. Ada sekitar 4 lembar tadi yang kami kirim,"jelasnya.

Adib mengatakan dalam konteks ini pihaknya telah sepakat dengan para mahasiswa bahwa Rabu (14/10) lusa akan menggelar audiensi untuk membahas isu-isu dan poin-poin yang ditolak dalam UU Cipta Kerja. Ini sekaligus sebagai bentuk pengawalan mengenai UU Cipta Kerja ke DPR RI. Tak hanya itu,  sebagai struktural terendah dalam hierarki pemerintahan, pihaknya hanya dapat menyampaikan aspirasi dari mahasiswa untuk kemudian disampaikan ke pemangku kebjakan. Dalam hal ini Presiden dan DPR RI. Sebab draft RUU ini berasal dari Presiden yang kemudian dibahas dan disahkan oleh DPR RI pada awal oktober lalu.

Politisi PKB ini mengungkapkan, sebagai negara hukum maka tidak cukup hanya dengan melakukan aksi demonstrasi, namun harus melalui mekanisme hukum itu sendiri. Sesuai dengan aturan, jika terdapat sekelompok masyarakat yang merasa keberatan dengan hukum tersebut dapat dilakukan dengan langkah judicial review (JR) atau hak uji materi. Yakni proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. "Nanti materi akan diuji, dianalisa mana yang bertentangan dengan nilai Pancasila ataupun UUD 45," terangnya.

Disinggung mengenai aksi yang dilakukan mahasiswa menolak UU Cipta Kerja, Adib mengatakan hal tersebut merupakan hal yang wajar. Untuk itu pasal-pasal yang ditolak atau kurang sempurna agar dilakukan pengkajian ulang untuk disempurnakan kembali. "Poin-poin yang dikritisi tadi kan ada terkait cuti hamil dan cuti haid, lalu ada juga jam lembur, lha pasal-pasal yang dirasa kurang sempurna ini akan dikaji untuk disempurnakan," imbuhnya.

Sementara berdasarkan pantauan di lapangan, ratusan mahasiswa ini melakukan long march dari kantor Pemkab Tulungagung sejak pukul 09.00. Massa kemudian bergerak ke utara menuju kantor DPRD Tulungagung. Meski sempat terjadi aksi dorong antara pendemo dan petugas di depan Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bangsa, namun aksi tersebut berlangsung aman dan terkendali. Secara bergantian mahasiswa membacakan tuntutannya, berorasi, hingga meneriakkan yelyel. Aksi bakar ban sempat dilakukan sebagai simbol penolakan atas UU Cipta Kerja. (*)

(rt/nda/alwk/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia