alexametrics
Minggu, 01 Nov 2020
radartulungagung
icon-featured
Politik

Anekdot Lucu Segarkan Suasana

13 Oktober 2020, 08: 30: 59 WIB | editor : Alwik Ruslianto

MENGGELITIK : Beberapa demonstran membawa poster berisi kalimat lucu sebagai sindiran kepada pemerintah.

MENGGELITIK : Beberapa demonstran membawa poster berisi kalimat lucu sebagai sindiran kepada pemerintah. (ANANIAS AYUNDA PRIMASTUTI/RATU)

Sementara itu, meskipun aksi demonstrasi sempat diwarnai aksi dorong antara demonstran dan petugas, namun berbagai poster berisi penolakan terhadap Omnibus Law atau UU Cipta Kerja turut menghiasi. Poster-poster dengan kalimat-kalimat anedot yang menggelitik tersebut menghiasi aksi yang berlangsung hampir 3 jam tersebut. Berbagai tulisan lucu dan kalimat sindiran pun mereka tulis sebagai bentuk protes kepada DPR yang dinilai telah mengkhianati rakyat. Kalimat sindiran lucu seperti "Undang-undangmu lebih kejam dari undangan mantan", hingga poster lucu yang mengatasnamakan penggemar musik korea (K-Pop) pun bermunculan. Seperti "anak K-Pop turun jalan tolak omnibuslaw #MosiTidakPercaya".

Tak hanya itu, beberapa demonstran juga menuangkan aspirasi melalui poster sindirian dengan menggunakan bahasa jawa. Seperti "Uripku uwis soro DPR ojo nambahi perkoro", dan  "Asline yo mager pol, tapi pie eneh DPR-e goblok" turut menghiasi sepanjang jalan menuju kantor DPRD Tulungagung.

Selain berbagai poster menggelitik, berdasarkan pantauan koran ini tak sedikit demonstran yang membawa poster berisi tuntutan kepada presiden Jokowi untuk menolak menandatangani UU Cipta Kerja. Selain menunjukkan poster, para demontran pun kompak menyanyikan yel-yel dan berorasi secara bergantian.

Bagus Prasetyawan, selaku koordinator aksi mengatakan aksi ini sebagai bentuk penolakan dari mahasiswa terhadap Omnibus Law tentang UU Cipta Kerja. Setidaknya terdapat 11 poin tuntutan yang dikumandangkan. Seperti perizinan eksploitasi lingkungan hidup dengan mempermudah izin analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28H, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup baik dan sehat. "Kami juga menyayangkan sikap pemerintah dan DPR yang menganggap rakyat sebagai objek politik, dengan minimnya partisipasi publik dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja ini," jelasnya ketika membacakan tuntutan.

Tak hanya itu, meskipun telah menyuarakan aspirasinya, ia menyayangkan sikap dari anggota dewan yang masih belum merespon aksi tersebut. Namun demikian dari informasi yang diterimanya, Rabu mendatang seluruh jajaran dan fraksi anggota akan mengusulkan adanya audiensi. Ia berharap dalam audiensi tersebut aspirasi yang telah disampaikannya dapat sebagai kajian bagi para pemangku kebijakan. Utamanya jelang penandatanganan UU Cipta Kerja tersebut. (*)

(rt/nda/alwk/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia