alexametrics
Minggu, 01 Nov 2020
radartulungagung
Home > Politik
icon featured
Politik

Belum Ada Juknis Prokes Saat Pencoblosan

13 Oktober 2020, 08: 00: 59 WIB | editor : Alwik Ruslianto

Infografis

Infografis

KOTA, Radar Trenggalek - Tata cara pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) belum jelas. Pasalnya hingga kemarin (12/10) belum ada petunjuk teknis atas protokoler kesehatan di saat pencoblosan tersebut.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Trenggalek Gembong Derita Hadi mengatakan, belum bisa menjelaskan tata cara pencoblosan pada 9 Desember nanti. Sebab saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) terkait prokes yang diterapkan."Jadi terkait prokres tersebut kami masih menunggu juknis dari KPU RI," katanya.

Dia melanjutkan, juknis tersebut terkait tata cara pencoblosan, hingga apa saja yang diperbolehkan di TPS, baik yang dilakukan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS), maupun pemilih. Sebab dengan pelaksanaanya di tengah pandemi Korona, menyebabkan pelaksaaannya berbeda dari sebelumnya. "Untuk anggaran telah tersedia, jadi tinggal menunggu juknisnya," ungkapnya.

Juknis atas prokes saat pencoblosan ini penting, diantaranya untuk mengetahui bagaimana perlakuan terhadap anggota KPPS yang reaktif ketika dilakulan uji dengan rapid test. Sedangkan rapid test wajib bagi KPPS. Selain itu juga perlakuan bagi pemilih yang ketika dilakukan cek dengan thermo gun, ditemukan ada yang memiliki suhu di atas 37,7 derajat celcius. Karena belum ada petunjuk pasti pemilih dengan suhu tersebut dilarang masuk TPS, melanjutkan pemilihan, atau ditempatkan pada bilik khusus.

Sedangkan untuk anggaran sendiri dipastikan KPU tidak akan meminta tambahan lagi ke pemerintah kabupaten (Pemkab). Sebab nantinya akan ada bantuan dari KPU-RI terkait pengadaan berbagai keperluan untuk itu. Selain itu terkait kebutuhan anggaran sendiri, untuk pelaksanaan kegiatan di TPS memghabiskan dana sekitar Rp 15,5 miliar. Itu dengan perkiraan tiap TPS membutuhkan anggaran sekitar Rp 10 juta guna melengkapi seluruhnya. "Nantinya jika prokes sudah ada kami akan melakukan simulasi, agar semua tahu bagaimana cara pelaksanaanya," jelas Gembong. (*)

(rt/zak/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia