alexametrics
Minggu, 01 Nov 2020
radartulungagung
Home > Trenggalek
icon featured
Trenggalek

Ranperda RTRW Terus Direvisi

14 Oktober 2020, 12: 07: 47 WIB | editor : Alwik Ruslianto

PERLU PEMBAHASAN : Tanah masuk wilayah Desa Ngares, Kecamatan Trenggalek yang berbatasan dengan hutan dan nantinya dibahas dalam Ranperda RTRW

PERLU PEMBAHASAN : Tanah masuk wilayah Desa Ngares, Kecamatan Trenggalek yang berbatasan dengan hutan dan nantinya dibahas dalam Ranperda RTRW (ZAKI JAZAI/ RADAR TRENGGALEK)

KOTA, Radar Trenggalek - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tampaknya tak semudah membalikan telapak tangan. Pasalnya hingga kemarin (13/10) Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek terus melakukan revisi terkait susunan RTRW tersebut.

Ketua Pansus I DPRD Trenggalek Sukarodin mengatakan, ranperda tentang RTRW rencananya mulai berlaku tahun ini (2020, red) hingga 2039 mendatang. Sehingga proses penyusunannya harus sesuai, dengan kondisi yang ada saat ini, hingga perkiraan perkembangan kawasan ke depan. Untuk itu, pansus I terus melakukan kunjungan ke lapangan guna mencari tahu kondisi sebenarnya. "Dari situ ada beberapa kondisi yang menurut kami masih menyalahi aturan dan perlu disesuaikan," katanya.

Dia melanjutkan, kondisi seperti itu selain budidanya tambak udang yang menyalahi aturan dengan keperuntukan lokasi tak sesuai seperti yang dibahas sebelumnya, juga ada permasalahan lain. Masalah tersebur seperti tentang perbatasan tenurial, yakni kawasan perbatasan antara tanah perpajakan penduduk yang masuk Perhutani. Juga ada beberapa usaha yang telah masuk di kawasan RTRW seperti tambang tanah yang ada di wilayah Kecamatan Tugu yang ternyata dalam dokumen RTRW lama tidak diperbolehkan. "Namun kawasan itu rencananya dalam peta RTRW baru yang akan disusun telah diperbolehkan," ungkapnya.

Dari semua itu yang menjadi perhatian adalah tanah yang berbatasan dengan Perhutani. Sebab ada beberapa bidang tanah yang dalam peta RTRW masuk kawasan hutan, namun sudah memiliki sertifikat hak milik. Sehingga jika tanah tersebut bukan milik Perhutani, maka tanah tersebut merupakan milik Kabupaten Trenggalek. Mengingat ada dua tanah milik Kabupaten Trenggalek yakni satu milik pemerintah satu lagi milik penduduk.

Sehingga hal tersebut perlu diluruskan, agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Tentunya dalam pembahasan tersebut diambil jalan tengahnya."Akan dicek di forum pembahasan terakhir, namun yang paling penting adalah tanah milik rakyat clear dan tidak kemana-mana atau bermasalah," jelas Ketua Komisi III DPRD Trenggalek ini. (*)

(rt/zak/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia