alexametrics
Senin, 30 Nov 2020
radartulungagung
Home > Tulungagung
icon featured
Tulungagung

Diperpanjang Hingga Akhir November

Pendataan BPUM Tahap Dua

15 Oktober 2020, 10: 44: 02 WIB | editor : Alwik Ruslianto

MASIH MILIKI KESEMPATAN: Pelaku usaha mikro melakukan pengajuan BPUM pada awal September lalu di kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Tulungagung.

MASIH MILIKI KESEMPATAN: Pelaku usaha mikro melakukan pengajuan BPUM pada awal September lalu di kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Tulungagung. (ANANIAS AYUNDA PRIMASTUTI/RATU)

KOTA, Radar Tulungagung - Pendataan Bantuan Presiden (banpres) atau bantuan pelaku usaha mikro (BPUM) tahap dua resmi diperpanjang hingga akhir November mendatang. Ini setelah dilakukan pendataan di Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah RI, pada tahap 1 alokasi penerima bantuan sebanyak 9,1 juta pelaku usaha mikro. Padahal target penerima bantuan sebanyak 12 juta pelaku usaha mikro. 

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) Kabupaten Tulungagung, Slamet Sunarto membenarkan adanya perpanjangan pendataan bagi penerima BPUM. Untuk tahap 1 sendiri, pihaknya telah mengajukan sebanyak 52.093 pelaku usaha mikro sebagai calon penerima bantuan. “Sesuai dengan surat edaran tertanggal 4 Agustus lalu, pendaftaran dan pendataan berhenti di minggu kedua September. Dari situ terkumpul 52.093 pelaku usaha mikro,” jelasnya.

Slamet melanjutkan, sesuai dengan surat edaran terbaru dari kementerian tertanggal 6 Oktober, salah satu poin yang membuat pemerintah akhirnya melakukan perpanjangan pendataan adalah target yang mengusulkan bantuan masih sebanyak 9,1 juta pelaku usaha mikro. Padahal pemerintah menargetkan sebanyak 12 juta pelaku usaha akan menerima bantuan yang menggunakan dana anggaran pendapa­tan dan belanja negara (APBN) ini. Seperti diberitakan sebelumnya, program ini dikhususkan bagi pelaku UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat imbas pandemi Covid-19. 

Untuk pendataan tahap 2, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam minggu ini. Sehingga pendataan tahap 2 dapat dimulai pada pekan depan. “Secepatnya akan koordinasi, sehingga minggu depan bisa dibuka,” terangnya.

Disinggung target sasaran, mantan sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) ini mengatakan jika tidak memiiki target. Sebab pada dasarnya seluruh pelaku usaha mikro dapat mengusulkan bantuan. Asalkan tetap sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Seperti para pelaku usaha yang akan mengajukan banpres tidak sedang terlibat kredit di suatu perbankan. Selain itu, pelaku usaha memiliki saldo di bawah Rp 2 juta dan memiliki KTP. 

Tak kalah penting, ia mengingatkan jika pengajuan penerima banpres ini harus dilakukan oleh pemilik usaha mikro sendiri, alias tidak dapat diwakilkan apalagi dilakukan secara kolektif. “Syarat-syarat ini yang harus diperhatikan calon penerima bantuan, karena nanti akan ada seleksi dari pusat,” terangnya.

Mengenai kapan pencairan anggaran, ia pun mengatakan jika hal tersebut merupakan wewenang pusat. Sebab pemerintah daerah sebatas melakukan pengajuan atau pengusu­lan saja. Sementara verifikasi dan persyaratan lain merupakan wewenang pemerintah pusat. (*)

(rt/nda/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news