alexametrics
Minggu, 01 Nov 2020
radartulungagung
icon-featured
Tulungagung

Bupati Mau Tandatangani Tuntutan Mahasiswa

Ketua DPRD Mangkir dari Audiensi Kedua

16 Oktober 2020, 11: 09: 45 WIB | editor : Alwik Ruslianto

DUKUNG: Bupati Tulungagung tengah menandatangani surat tuntutan dari Aliansi Mahasiswa Tulungagung dalam audiensi yang digelar di Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bangsa, kemarin (15/10).

DUKUNG: Bupati Tulungagung tengah menandatangani surat tuntutan dari Aliansi Mahasiswa Tulungagung dalam audiensi yang digelar di Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bangsa, kemarin (15/10). (MUHAMMAD HAMMAM DEFA SETIAWAN/RATU)

KOTA, Radar Tulungagung – Tuntutan mahasiswa terus berjalan untuk mendapatkan dukungan dari Pemkab Tulungagung dan DPRD Tulungagung. Dari hasil audiensi, Bupati Tulungagung telah menandatangi dan mendukung atas tuntutan mahasiswa yakni menolak pengesahan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Dengan memohon kepada presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dan atau menangguhkan pengundangan Omnibus Law. Sementara itu dalam audiensi lanjutan tersebut Ketua DPRD Tulungagung mangkir dan tidak menepati janjinya seperti hasil audiensi sebelumnya.

Koordinator Aliansi Mahasiswa Tulungagung, Bagus Prasetiawan mengatakan, pihaknya bersyukur bahwa Bupati Tulungagung mau menandatangani tututan dari mahasiswa. Artinya masih ada orang yang mau memikirkan nasib masyarakat Tulungagung. “Kami bersyukur Bupati Tulungaung mau mendukung kami dengan menandatangani tuntutan dari kami,” tuturnya.

Namun, Bagus, –sapaan akrabnya menyesalkan, Ketua DPRD Tulungagung yang tidak bisa menepati janjinya, karena tidak hadir dalam audiensi kali ini. Padahal, dalam audiensi kemarin (14/10) Ketua DPRD Tulungagung berjanji akan datang dalam audiensi. Hal itu membuat pihaknya berpikir bahwa Ketua DPRD Tulungagung menantang mahasiswa dan merasa dibohongi. “Kami di sini merasa dibohongi Ketua DPRD Tulungagung. Dan kemarin sudah kami sampaikan, ketika Ketua DPRD Tulungagung tidak mau tandatangan kami akan lakukan aksi lagi dengan massa yang lebih besar,” tegasnya.

Mahasiswa asal IAIN Tulungagung itu mengungkapkan, sudah berusaha untuk menghubungi Ketua DPRD Tulungagung. Namun, usaha tersebut sia-sia, karena tidak mendapatkan tanggapan. Pihaknya akan terus berusaha agar Ketua DPRD Tulungagung mau menandatangani tuntutan dari mahasiswa. “Tadi saya sudah mencoba menghubungi, tapi tidak bisa. Malah yang bisa dihubungi adalah Pak Adib, Wakil Ketua DPRD Tulungagung. Kami akan masih menuntut Ketua DPRD Tulungagung untuk tandatangan,” paparnya.

Sementara itu, Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo menjelaskan bahawa pihaknya telah menandatangani surat tuntutan dari mahasiswa. Tapi isi dalam surat tersebut menjelaskan untuk memohonkan kepada presiden mempertimbangkan mengenai Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. “Saya menandatangani tuntutan dari mahasiswa, untuk memohon kepada Presiden mempertimbangkan mengenai UU Cipta Kerja. Karena banyak aksi penolakan di derah,” jelasya.

Maryoto, –sapaan akrabnya menuturkan, pihaknya ingin membuat Tulungagung ayem tentrem. Maka dari itu pihaknya menyikapi tuntutan dari mahasiswa. Secara kelembagaan pihaknya hanya akan menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada presiden. “Jadi secara kelembagaan kami hanya menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada presiden. Hendaknya bisa dipertimbangkan oleh presiden,” tuturnya.

Saat disinggung mengenai tidak hadirnya Ketua DPRD Tulungagung, pria berkacamata itu mengungkapkan, sebenarnya tadi pihaknya sudah bertemu dengan Ketua DPRD Tulungagung dan rencananya Ketua DPRD Tulungagung juga mau datang dalam audiensi. Tapi, ketika audiensi berlangsung hingga selesai, Ketua DPRD Tulungagung tidak hadir. “Tadi sudah bertemu dengan saya, katanya juga mau datang. Tapi nggak tahu ada keperluan apa kok tidak jadi datang,” pungkas pria ramah itu. (*)

(rt/mam/alwk/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia