alexametrics
Minggu, 01 Nov 2020
radartulungagung
icon-featured
Trenggalek

Tuntut Batalkan Omnibus Law

ART Menggeruduk DPRD Trenggalek

16 Oktober 2020, 11: 18: 52 WIB | editor : Alwik Ruslianto

UTARAKAN ASPIRASI : Perwakilan massa ketika mendiskripsikan tentang tuntutannya ketika hearing kemarin

UTARAKAN ASPIRASI : Perwakilan massa ketika mendiskripsikan tentang tuntutannya ketika hearing kemarin (ZAKI JAZAI/ RADAR TRENGGALEK)

KOTA, Radar Trenggalek - Aksi penolakan undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) terjadi di berbagai daerah, termasuk Kota Keripik Tempe. Kemarin (15/10) puluhan orang perwakilan dari berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek, menyampaikan penolakan  mereka.

Massa datang sekitar pukul 09.30. Mereka dari berbagai wilayah di Trenggalek meliputi Kecamatan Pogalan, Watulimo, Panggul dan sebagainya. Disambut oleh beberapa wakil rakyat, massa menyampaikan dua poin penolakan  yaitu terhadap UU Omnibus Law Ciptaker, serta penolakan pada rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Hearing berlangsung alot dan sempat memanas. Berbagai argumentasi saling menyahut baik dari massa, dari OPD pemkab Trenggalek maupun dari wakil rakyat. Barulah sekitar 12.20 masa meninggalkan ruangan setelah tuntutannya difasilitasi oleh wakil rakyat. "Pembahasan yang kami lakukan ini sangat penting, karena UU Omnibus Law tentang Ciptaker sangat tidak menguntungkan masyarakat termasuk yang ada di Trenggalek," ungkap juru bicara ART Suripto.

Dia melanjutkan, pengesahan UU Omnibus Law cacat prosedur, dan tidak memenuhi syarat dalam penyusunan perundang - undangan. Itu sesuai dengan UU 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang- undangan. Dimana dalam isinya tidak dikenal apa yang namanya Omnibus Law, meskipun didalam hukum dikenal. "Itu alasan pertama kami menyuarakan agar UU itu dibatalkan," katanya.

Selain itu dalam pembahasan peraturan terdapat azas lex superior derogat legi inferiori dimana azas yang lebih tinggi mengesampingkan azas yang lebih rendah. Sehingga dengan pasal 70 ayat 1 dan 2, mengatakan peraturan pemerintah (PP) dapat mengesampingkan peraturan UU apabila UU bertentangan dengan materi subtansi yang strategis terkait kepentingan Omnibus Law. Sehingga dengan PP yang bisa membatalkan UU akan mengacaukan sistem tatanan hukum yang ada di Indonesia. "Kami menyoroti tiga hal dalam UU Omnibus Law ini, yaitu bisa memanjakan infestor, menekan upah buruh, dan kemungkinan merusak lingkungan," jelas pria yang juga sebagai dosen ini.

Sementara itu pimpinan hearing Sukarodin menegaskan bahwa tuntutan aliansi masyarakat tersebut merupakan wewenang pusat. Dengan demikian, wakil rakyat akan mefasilitasinya dengan cara melaporkan ke pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan. Sebab yang dituntut adalah keputusan DPRD tentang pengajuan pembatalan UU tersebut. "Berdasarkan pemaparan UU itu akan merugikan rakyat, makanya itu akan menjadi pembahasan, sebab secara prinsip kami akan membela kepentingan rakyat," kata Sukarodin. (*)

(rt/zak/alwk/JPR)

Alur Cerita Berita

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia