alexametrics
Minggu, 01 Nov 2020
radartulungagung
Home > Trenggalek
icon featured
Trenggalek

Ada Hal Positif, Pemkab Siap Sosialisasikan

17 Oktober 2020, 10: 14: 40 WIB | editor : Alwik Ruslianto

LEBIH TERLINDUNGI : Para pekerja di Trenggalek yang nantinya akan berdampak ketika UU Omnibus Law Ciptaker diterapkan

LEBIH TERLINDUNGI : Para pekerja di Trenggalek yang nantinya akan berdampak ketika UU Omnibus Law Ciptaker diterapkan (ZAKI JAZAI/ RADAR TRENGGALEK)

KOTA, Radar Trenggalek- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek tak sependapat dengan pernyataan sejumlah kelompok yang menilai Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) tidak menguntungkan para pekerja. Pasalnya, berdasarkan koordinasi dengan pemerintah pusat terdapat pasal yang justru menguntungkan para pekerja. Ini seperti yang diungkapkan Pjs Bupati Trenggalek Benny Sampirwanto.

Menurut dia, beberapa waktu lalu dirinya dan jajaran pejabat di Pemkab Trenggalek telah melakukan rapat secara teleconference dengan Menakertrans, Mendagri, dan sebagainya. Dari situ banyak sekali informasi baru yang diperoleh pemkab terkait isi dari UU Omnibus Law tersebut, yang  tidak bisa diperoleh dari berbagai media sejauh ini.”Dari pemaparan yang dilakukan, ternyata isinya sangat bagus,” katanya.

Lanjut Benny, sehingga dengan penolakan dari berbagai elemen, tentang keberadaan UU tersebut nantinya pemkab akan melakukan sosialisasi. Tujuannya agar seluruh lapisan masyarakat dan berbagai elemen mengerti terkait undang - undang tersebut. “Banyak hal positif yang terkandung dalamnya, sehingga kami berkewajiban untuk mensosialisasikannya,” ungkapnya.

Hal posisit yang ada diantaranya, dengan adanya Omnibus Law diberikan perlindungan kepada pekerja alih daya (outsourcing), yang sebelumnya tidak diberikan. Selain itu, dengan penerapan UU tersebut berpotensi membuka banyak lowongan pekerjaan bagi masyarakat. Itu dilakukan melalui penyederhanaan perizinan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha dan menciptakan lowongan pekerjaan. Sehingga yang sebelumnya diibaratkan banyak meja, sekarang perizinan tersebut dikurangi. “Sehingga itu membuat pengusaha enak, dan pekerja juga enak,” jelas Kepala Diskominfo Pemprov Jatim ini.

Penjelasan Pjs Bupati Trenggalek ini menanggapi penolakan terhadap UU Onmibus Law oleh  gabungan elemen masyarakat dalam Aliansi Rakyat Trenggalek (ART). Massa melaksanakan hearing  atau rapat dengar pendapat bersama organisasi pemerintah daerah (OPD) yang membidangi dan anggota DPRD Trenggalek di gedung DPRD Trenggalek dua hari lalu. (*)

(rt/zak/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia