alexametrics
Minggu, 01 Nov 2020
radartulungagung
Home > Politik
icon featured
Politik

Baru Dua Lembaga Mendaftar

17 Oktober 2020, 10: 16: 08 WIB | editor : Alwik Ruslianto

Nurani - Komisioner KPU Trenggalek

Nurani - Komisioner KPU Trenggalek

KOTA, Radar Trenggalek – Dua lembaga telah mendaftarkan diri ke KPUD Trenggalek sebagai kelompok pengawas pemilu dalam pemilihan  bupati dan wakil bupati (Pilbup) Trenggalek tahun 2020 ini. KPU masih menunggu lembaga lainnya yang siap bermitra untuk pengawasan, agar segera mendaftar sampai 2 Desember nanti.

Kedua lembaga yang telah terdaftar secara resmi yaitu Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Forum Silahturrahmi Santri (Forsis). Sehingga diperlukan pastisipasi kelompok atau lembagalain agar pengawasan jalannya pilbup mendatang bisa lebih transparan dari yang sebelumnya. “Sementara ini masih dua lembaga pemantau yang hari ini (kemarin, 16/10, red) kami beri sertifikat sebagai bukti terakreditasi secara resmi sebagai lembaga pemantau pemilu,” ungkap Komisioner KPU Trenggalek Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Masyarakat (SDM) Nurani.

Dia melanjutkan, sehingga kedua lembaga tersebut secara resmi bisa menjalankan tugas sebagai pemantau pemilu secara independen. Namun dalam menjalankan tugasnya, lembaga tersebut harus berdasarkan peraturan Undang-undang (UU), khususnya UU terkait pemilu. Serta, harus menghormati penyelenggara Pemilu dan adat istiadat, netral dan objektif. “Jadi angota yang masuk dalam lembaga itu tidak boleh partisan, dan bisa bekerjasama dengan lembaga lain untuk mengawal pelaksanaan pilbup ini,” katanya.

Apalagi saat ini merupakan masa kampanye yang bisa dibilang masa krusial dalam pelaksanaan pilbup. Sebab berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dalam pelaksanaannya dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Sehingga dengan keterbatasan pertemuan tatap muka, atau dilarangnya kampanye dengan mengumpulkan orang secara banyak, maka yang perlu ditekankan adalah kampanye melalui media sosial (medsos).  KPU juga telah memberi informasi yang berkaitan dengan pemantauan tersebut.

Ditambahkan, lembaga pemantauan pemilu juga memiliki kewajiban, diantaranya melaporkan hasil pemantauan paling lambat tujuh hari setelah dilantiknya bupati dan wabup terpilih. “Sebelum penyerahan sertifikat ini kami telah melakukan rapat pleno, dan hasilnya memenuhi syarat, sebab keanggotaan, alamat, badan hukum, sumberdana dan sebagainya di dua lembaga itu riil. Semoga saja bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, dan kami juga menunggu pastisipasi dari kelompok masyarakat lain,” jelas Nurani. (*)

(rt/zak/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia