alexametrics
Senin, 30 Nov 2020
radartulungagung
Home > Trenggalek
icon featured
Trenggalek

Tuntutan Warga Bendungan Terkabul

Majelis Hakim Tambah 80 Persen Nilai Ganti Ru

21 Oktober 2020, 12: 20: 25 WIB | editor : Alwik Ruslianto

ANTUSIAS: Beberapa warga saat menggelar aksi bersyukur saat mengiringi sidang putusan di depan PN Trenggalek, Senin (20/10).

ANTUSIAS: Beberapa warga saat menggelar aksi bersyukur saat mengiringi sidang putusan di depan PN Trenggalek, Senin (20/10). (HENNY SURYA AKBAR PURNA PUTRA/ RADAR TRENGGALEK)

KOTA, Radar Trenggalek – Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong di Kecamatan Bendungan akhirnya bisa tersenyum. Upaya mereka untuk memperjuangkan nilai ganti rugi akhirnya dikabulkan majelis hakim. Bahkan majelis hakim menaikkan nilai lahan hingga 80 persen dari nilai yang ditetapkan tim appraisal, yang digugat warga karena nilainya dianggap terlalu rendah. 

Hakim Anggota I Feri Anda mengatakan, hasil sidang majelis hakim mengabulkan sebagian keberatan dari para warga. Ada beberapa pertimbangan yang menjadi landasan majelis hakim, pertama pembuktian dan kedua secara sosiologis. "Intinya seberapa jauh pihak pemohon bisa membuktikan mengapa harga segini -segini, itu harus punya dasar. Kedua, pertimbangan sosiologis," ungkapnya.

Pertimbangan sosiologis, lanjut Feri, diambil ketika tahap sidang saat memeriksa lokasi. Menurut dia, salah satu yang menjadi pertimbangan majelis yakni lahan sawah yang bisa panen hingga tiga kali dalam setahun. "Terus masyarakatnya juga menggantungkan hidup dari hasil pertanian," ucapnya.

Feri menyinggung, majelis hakim juga mempertimbangkan dari beberapa saksi yang dihadirkan. Diakuinya, kuasa hukum pemohon sempat keberatan dengan saksi-saksi yang dihadirkan pihak termohon. Namun, kata dia, saksi-saksi tersebut masih sesuai secara undang-undang. "Artinya tetap dipakai (saksi-saksi, Red) karena secara undang-undang diperbolehkan. Kalau keberatan itu hak dari pihak pemohon atau termohon," tuturnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Pemohon atau warga Haris Yudianto mengakui, dari empat perkara yang membuat keberatan warga, sebagian dikabulkan  yakni majelis menaikkan nilai tanah 80 persen. Sedangkan yang ditolak, yakni kurangnya bukti dari warga. "Memang ada keterangan warga yang kurang sesuai fakta atau keterangan yang diberikan kepada saya itu tidak semuanya benar, sehingga kurang kuat pembuktiannya," tegasnya.

Majelis hakim kemudian memberi waktu 14 hari bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan keberatan atas putusan majelis hakim. Jika tidak ada keberatan maka putusan bisa berkekuatan hukum tetap.(*)

(rt/pur/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news