alexametrics
Senin, 30 Nov 2020
radartulungagung
Home > Politik
icon featured
Politik

Tak Semua Tempat Boleh Dipasang APK

26 Oktober 2020, 11: 06: 32 WIB | editor : Alwik Ruslianto

BOLEH DITUTUP: Personel Satpol PP Kabupaten Blitar mencopot alat peraga sosialisasi.

BOLEH DITUTUP: Personel Satpol PP Kabupaten Blitar mencopot alat peraga sosialisasi. (AGUS MUHAIMIN/ RADAR BLITAR)

KANIGORO, Radar Bitar– Sarana peraga kampanye di Bumi Penataran sejauh ini masih menggunakan piranti lawas. Yakni, baner, baliho spanduk, dan umbul umbul. Disisi lain, tidak semua tempat bisa dimanfaatkan untuk mensosialisasikan vigur pasangan calon.

Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten Blitar, Muhammad Bahaudin mengaku sudah memfasilasi pasangan calon pada masa kampanye. Salah satunya alat peraga dan bahan kampanye. “Sudah kami distribusikan kepada masing-masing tim pemenanganan beberapa waktu yang lalu,” katanya.

Kini, setip tim pasangan calon hanya tinggal berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memasang. Dengan kata lain, KPU tidak memfasilitasi proses perijinan terkait pemasangan APK tersebut. KPU hanya mewanti-wanti, bahwa tidak semua tempat bisa dipasang APK. Misanya tempat ibadah termasuk halamannya, rumah sakit, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan.

Dikatakan Bahaudin, ada empat jenis APK yang difasilitasi KPU. Di antaranya spanduk, baliho, umbul umbul, dan billboard. Jumlahnya juga sudah ditentukan. Yakni dua spanduk di setiap desa/ kelurahan, 20 umbul-umbul di setiap kecamatan, lima baliho di tingkat kabupaten, dan lima buah billboard di wilayah kabupaten. “Karena tidak ada videotron ya, makanya diganti dengan billboard,” terangnya.

Dia mengakui beberapa waktu lalu ada konsolidasi antara KPU, bawaslu, dan pihak-pihak terkait dengan jenis APK ini. Diketahui ada sejumlah sarana peraga sosialisasi yang dinilai tidak patut untuk dipertahankan. Karena terdapat gambar vigur pasangan calon. Akhirnya disepakati bahwa alat peraga tersebut harus ditertibkan. “Nah, untuk bidang penindakan dan penertiban ini menjadi tugas satpol PP,” ujarnya.

Di lokasi terpisah, Kabid Penegakan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Blitar, Ruslan mengatakan, pihaknya bersama jajaran bawaslu sudah menertibkan alat peraga sosialisasi yang disinyalir dapat memicu pelanggaran pemilu. “Sudah, semua sudah kami tertibkan disaksikan oleh bawaslu,” katanya. (*)

(rt/muh/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news