alexametrics
Senin, 30 Nov 2020
radartulungagung
Home > Tulungagung
icon featured
Tulungagung

Tiga Pimpin DPRD Tandatangani Tuntutan Mahasiswa

Terkait Penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja

27 Oktober 2020, 20: 15: 00 WIB | editor : Andrian Sunaryo

TUNTASKAN: Perwakilan aliansi mahasiswa Tulungagung menerima surat peryataan sikap lembaga DPRD Tulungagung di Kantor DPRD Tulungagung, atas tuntuan mahasiswa menolak omnibus law UU Cipta Kerja Selasa (27/10).

TUNTASKAN: Perwakilan aliansi mahasiswa Tulungagung menerima surat peryataan sikap lembaga DPRD Tulungagung di Kantor DPRD Tulungagung, atas tuntuan mahasiswa menolak omnibus law UU Cipta Kerja Selasa (27/10). (MUHAMMAD HAMMAM DEFA SETIAWAN/RATU)

KOTA, Radar Tulungagung – Akhirnya perwakilan aliansi mahasiswa Tulungagung mendapatkan dukungan terkait tututan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja dari DPRD Tulungagung. Meski kelembagaaan DPRD Tulungagung sudah menolak, ternyata Ketua DPRD Tulungagung enggan ikut menandatangai tuntutan penolakan dari mahasiswa.

Koordinator Aliansi Mahasiswa Tulungagung, Bagus Prasetiawan mengatakan, kali ini diadakan pertemuan antara perwakilan mahasiswa dengan DPRD Tulungagung. Dalam pertemuan kali ini adalah penandatanganan sikap secara kelembagaan DPRD Tulungagung menolak omnibus law UU Cipta Kerja. “Jadi secara kelembagaan DPRD Tulungagung telah mengambil sikap untuk memenuhi tuntan kami yakni menolak omnibus law UU Cipta Kerja,” tuturnya.

Bagus –sapaan akrabnya menjelaskan, sikap kelembagaan DPRD Tulungagung dalam menyepakati tuntutan dari mahasiswa adalah secara kolektif kolegia. Artinya hanya tiga pimpinan DPRD Tulungagung saja. Sedangkan Ketua DPRD Tulungagung, Marsono tidak mau untuk menandatangani tuntutan dari mahasiswa. “Katanya Ketua DPRD Tulungagung masih berhalangan. Sudah dua minggu ini belum bisa dikonfirmasi,” jelasnya.

Setelah ada sikap kelembagaan DPRD Tulungagung dan Pemkab Tulungagung, akhirnya tuntutan dan pernyataan sikap ini  Rabu (28/10) akan dikirim ke DPR RI. Selain itu mahasiswa juga meminta diadakan sosialisasi mengenai omnibus law UU Cipta Kerja yang menghadirkan DPR RI untuk menjelaskan maksud omnibus law UU Cipta Kerja secara langsung. “Melihat kondisi saat ini, perlu untuk diadakan sosialisasi yang menghadirkan DPR RI, untuk bisa menjelaskan secara langsung,” tegas mahasiswa IAIN Tulungagung itu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Adib Makarim yang telah diberikan mandat Ketua DPRD Tulungagung untuk musyawarah dengan mahasiswa mencari solusi. Dia menyatakan, DPRD Tulungagung secara kelembagaan sepakat untuk menandatangani aspirasi mahasiswa secara kolektif kolegia dari tiga pimpinan DPRD Tulungagung.

“Ini merupakan pernyataan resmi kelembagaan dari DPRD Tulungagung. Jadi pernyataan sikap dari DPRD dan Pemkab Tulungagung ini bisa menjadi pertimbangan untuk mengkaji ulang omnibus law. Bagaimana pun suara dari daerah merupakan bagian dari pembuat kebijakan pusat,” ujarnya.

Pria berkacamata itu menambahkan, UU Cipta Kerja ini sampai sekarang masih belum disahkan, karena Presiden belum tanda tangan dan belum tercatat pada lembar negara. Artinya masih ada waktu kepada masiswa ataupun masyarakat untuk mengajukan judical riview. Pihaknya juga berpedapat berdasarkan hasil kajian DPRD Tulungagung, memang ada kelemahan dalam omnibus law. “Besok kami akan kirim aspirasi mahasiswa ini melalui fax dan email kepada DPR RI. Dan buktinya akan kami sampaikan kepada koordinator mahasiswa,” tambahnya.

Kedepan pihaknya ingin mengajak mahasiswa bersama dewan untuk mengkaji bersama terkait omnibus law UU Cipta Kerja. Syukur-syukur bisa mengundang DPR RI mencari solusi secara akademis dan objektif dari polemik omnibus law UU Cipta Kerja tersebut. “Kami ingin mengajak mahasiswa malakukan kajian bersama dengan dewan. Dan semoga bisa mengundang DPR RI,” katanya. (*)

(rt/mam/dre/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news