alexametrics
Senin, 30 Nov 2020
radartulungagung
Home > Politik
icon featured
Politik

Pengadaan Logistik Terkendala Regulasi

18 November 2020, 10: 41: 30 WIB | editor : Alwik Ruslianto

Pengadaan Logistik Terkendala Regulasi

SANANWETAN, Radar Blitar- Pengadaan kelengkapan logistik untuk Pilwali Kota Blitar tersendat. Buktinya, hingga kini baru tersedia dua item dari total 28 item yang harus disiapkan. Kendala regulasi menjadi penyebab utama kondisi tersebut.

Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kota Blitar, Chriesetyo Widyakwono mengakui hal tersebut. Menurut dia, belum finalnya regulasi dari KPU pusat, membuat pengadaan logistik lebih lambat. Pasalnya, pengadaan harus disesuaikan dengan regulasi pusat. "Jadi untuk pengadaan barang, baik barang dan jenisnya akan disesuaikan dengan pusat. Kami tidak bisa melakukan pengadaan kalau tidak ada regulasi yang jelas," ujarnya kemarin (16/11).

Dia menjelaskan, dari 28 item atau jenis logistik yang ditetapkan KPU RI, baru dua yang sudah siap di gudang KPU Kota Blitar. Di antaranya tinta dan kabel ties.

Untuk tinta, KPU menyediakan dua kali kebutuhan TPS. Yakni 518 botol lengkap dengan step pipetnya. Sedangkan kabel ties yang digunakan untuk pengamanan kotak suara, tersedia sekitar 1.554 buah.

"Kini baru dua item yang sudah siap di kami, ya baru sekitar 7 persen lah. Kemarin yang baru datang itu tinta dan kabel ties, kabel ties itu yang digunakan untuk pengaman kotak suara atau penggantinya gembok,” katanya.

“Kemudian untuk surat suara juga masih belum datang, tapi kalau dari pihak percetakannya bilang kemungkinan paling lambat Rabu (18/11) ini akan sampai di kami (KPU Kota Blitar, Red)," imbuhnya.

Selain kelengkapan logistik, kelengkapan alat pelindung diri (APD) serta perlengkapan kebutuhan pencegahan penyebaran Covid-19 juga akan disiapkan. Misalnya, handsanitizer, sabun cuci tangan, dan cairan disinfektan. KPU Kota Blitar juga masih menunggu APD untuk petugas di TPS yang akan difasilitasi oleh Pemkot Blitar. "Kami juga akan koordinasi dengan pemkot. Tapi kalau APD di tingkat KPU, PPK, dan PPS sudah siap di gudang," tuturnya.

Kebutuhan logistik erat hubungannya dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Karena itulah, pihaknya akan menunggu aturan dari pusat, serta menjalin komunikasi awal dengan penyedia barang. Pihaknya juga menargetkan, seluruh kebutuhan akan tersedia paling lambat satu pekan sebelum pemungutan suara berlangsung. (*)

(rt/ima/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news