alexametrics
Senin, 30 Nov 2020
radartulungagung
Home > Politik
icon featured
Politik

Siapkan Rp 2,92 M untuk Rapid Test KPPS

Serta Petugas Pengamanan TPS di Trenggalek

19 November 2020, 11: 17: 30 WIB | editor : Alwik Ruslianto

Kutipan

Kutipan

KOTA, Radar Trenggalek - Tidak sedikit biaya yang dialokasikan guna mencegah klaster baru penularan covid-19 dalam pemilihan bupati dan wakil bupati (Pilbup) 2020. KPU menyiapkan anggaran sekitar Rp 2,92 miliar. Jumlah tersebut nantinya digunakan untuk rapid test bagi 13.950 petugas yang tersebar di 1.550 TPS di seluruh Trenggalek.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Trenggalek Gembong Derita Hadi mengatakan seluruh rangkaian tahapan harus menerapkan protokoler kesehatan, seperti pelaksanaam rapid test bagi para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selain mengantisipasi penyebaran covid-19, pelaksanaan rapid test juga bertujuan untuk meyakinkan masyarakat agar tidak mengkhawatirkan penyebaran virus korona saat hari pencoblosan.

Dijelaskan Gembong, pada tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdiri atas sembilan orang petugas, meliputi tujuh KPPS dan dua pengaman TPS. Mereka  harus dinyatakan non reaktif ketika dilakukan rapid test. "Jadi, maksimal dua minggu menjelang hari pencoblosan pada 9 Desember nanti, seluruh petugas KPPS dan ketertiban TPS akan menjalani tes rapid COVID-19," katanya.

Dia melanjutkan, untuk itu KPU telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 2,92 miliar yang digunakan untuk rapid test bagi 13.950 petugas yang tersebar di 1.550 TPS di seluruh Trenggalek."Kami telah menyiapkan anggaran sebesar itu, karena berdasarkan peraturan bupati (perbud) biaya rapid test untuk setiap orang adalah Rp 150 ribu," katanya.

Sedangkan untuk pelaksanaan rapid test sendiri KPU telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkesdalduk KB). Sehingga tiap petugas TPS cukup datang ke puskesmas terdekat untuk melaksanakannya. Sedangkan untuk jadwal sendiri, mulai dilaksanakan pada 26 November hingga mendekati pencoblosan. Sebab dalam aturan masa berlaku surat keterangan non reaktif selama dua minggu.

Jika pada pelaksanaan rapid test nanti ditemukan petugas KPPS atau ketertiban TPS yang reaktif, KPU akan menyerahkan proses selanjutnya kepada Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid-19. Sebab jika reaktif harus melaksanakan tes swab, untuk mengetahui apakah benar-benar terkonfirmasi atau tidak. "Ini langkah kami dalam menerapkan prokes covid-19, semoga nanti semuanya terbebas dari covid-19," jelas Gembong. (*)

(rt/zak/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news