alexametrics
Senin, 30 Nov 2020
radartulungagung
Home > Trenggalek
icon featured
Trenggalek

Pemkab Harus Bisa Lobi Pemprov dan Pusat

19 November 2020, 11: 18: 44 WIB | editor : Alwik Ruslianto

BISA DILIMPAHKAN : Ruas jalan di Kecamatan Kampak yang termasuk diwacanakan akan beralih status dari jalan kabupaten ke jalan provinsi

BISA DILIMPAHKAN : Ruas jalan di Kecamatan Kampak yang termasuk diwacanakan akan beralih status dari jalan kabupaten ke jalan provinsi (ZAKI JAZAI/ RADAR TRENGGALEK)

KOTA, Radar Trenggalek - Pembangunan infrastuktur, termasuk jalan, menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pasalnya, anggaran yang rencananya dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 sangatlah terbatas dalam melakukan perbaikan jalan. Ini seperti yang diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Trenggalek Sukarodin.

Menurut dia, ruas jalan kabupaten yang ada saat ini mencapai sekitar 920 kilometer. Dari itu semua, beberapa ruas jalan banyak yang terjadi kerusakan, baik itu kerusakan kecil, sedang hingga berat. Sehingga dengan rencana alokasi anggaran pada APBD 2021 mendatang sebesar Rp 84.280.383.894 untuk penyelenggaraan jalan, dimungkinkan tidak bisa cukup untuk menjangkau semua ruas jalan. "Dari situ kami berharap agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pandai dalam memilah dan memilih kegiatan untuk perbaikan jalan tersebut," katanya.

Dia melanjutkan, sebab dengan jumlah anggaran sebesar itu, jika digunakan untuk seluruh ruas jalan tidak akan maksimal. Diperlukan tambahan anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan jalan. Sehingga pemerintah kabupaten (pemkab) harus bisa melakukan lobi ke pemerintah provinsi (pemprov) atau pemerintah pusat. "Tujuan tak lain agar pemkab mendapatkan penambahan anggaran yang dimaksud," ungkapnya.

Selain itu pemkab harus mengusulkan beberapa ruas jalan kabupaten menjadi jalan provinsi, sebab di Trenggalek sementara ini belum memiliki jalan provinsi. Salah satu jalur yang diusulkan adalah ruas Kampak - Sebo. Tujuannya agar beban untuk menyelesaikan perbaikan jalan bisa berkurang. Sebab nantinya seluruh aspek pekerjaan pada ruas jalan tersebut setelah ganti status dilimpahkan ke provinsi.

Dari situ diharapkan kerusakan yang ada selama ini dalam setiap tahun bisa diselesaikan."Jika hanya mengandalkan anggaran dari APBD rasanya cukup sulit untuk menyelesaikannya, makanya kami mengusulkan cara seperti itu," jelas Sukarodin. (*)

(rt/zak/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news