alexametrics
Selasa, 24 Nov 2020
radartulungagung
Home > Blitar
icon featured
Blitar

Ada Potensi Perubahan Trase JLS

Di Wilayah Kecamatan Bakung

21 November 2020, 10: 49: 55 WIB | editor : Alwik Ruslianto

BERPROSES: Sejumlah alat berat hilir mudik membawa material lokasi pembangunan jalur lintas selatan di wilayah Kabupaten Blitar.

BERPROSES: Sejumlah alat berat hilir mudik membawa material lokasi pembangunan jalur lintas selatan di wilayah Kabupaten Blitar. (ADITYA YUDA SETYA PUTRA/RADAR BLITAR)

SANANWETAN, Radar Blitar – Perubahan sumbu jalan (trase) untuk jalur lintas selatan (JLS) tampaknya memang benar terjadi. Hanya saja, hingga kini belum dapat dipastikan titik perubahan jalur nasional yang ada di wilayah Kecamatan Bakung tersebut.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar Nanang Adi mengatakan, penetapan terkait titik trase untuk kepentingan JLS sudah dilakukan sejak lama. Sekitar tahun 2011 lalu. Setelah itu pemerintah daerah mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Namun, terkait perubahan trase JLS di wilayah Bakung pihaknya mengaku tidak begitu paham. Dia hanya mengetahui bahwa memang ada kemungkinan penambahan atau potensi perubahan trase jalan di wilayah tersebut. “Iya penambahan ini, tapi saya pribadi masih belum begitu paham,” terangnya.

Setiap kali ada perubahan trase jalan, pihak pihak yang terkait bakal melakukan kordinasi. Begitu juga masyarakat yang berpotensi terdampak oleh perubahan JLS ini.

Di lokasi terpisah, Humas Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Blitar Agung Budiyono mengatakan, kewenangan penentuan kordinat rute JLS di Bumi Penataran ini bukan kantornya. Sebaliknya, KPH Blitar hanya sebatas menjadi saksi dalam proses penentuan titik JLS tersebut. “Yang punya data detil soal trase maupun kordinat JLS ini perum Perhutani biro perencanaan Malang,” katanya.

Sepengetahuanya tidak hanya soal trase JLS, Biro perencanaan ini juga mengantongi studi analisa dampak lingkungan (Amdal) hingga studi Land Acquisition and Resetlement Action Plan (LARAP). Begitu juga dengan teknis pemasangan patok pembatas untuk jalan nasional ini. “Kami hanya sebatas menjadi saksi,” jelasnya.

Tidak hanya penggarap lahan, kata dia, jika ada perubahan trase untuk kepentingan jalan nasional ini Perhutani juga masuk dalam komponen terdampak. Sebab tidak menutup kemungkinan dalam perubahan trase tersebut ada tanaman milik Perhutani yang terpaksa harus dipotong. Padahal ada setiap tegakan memiliki nilai harapan yang menjadi aset Perhutani.

Kendati begitu, sepengetahuan dia, pasti ada sosialisasi jika nantinya ada perubahan jalur yang akan dilalui oleh jalan nasional di wilayah selatan Kabupaten Blitar ini. “Pastinya nanti ada sosialisasi dulu sebelum ada perubahan jalur,” katanya.

Sebelumnya, belasan petani terlihat panik dan mendatangi dinas PUPR. Mereka melihat tanda-tanda lahan garapan mereka terdampak jalur lintas selatan. Sebab, patok-patok yang sebelumnya menjadi titik lokasi pembangunan jalan dipindahkan.

Mereka berharap ada kordinasi sebelum area tersebut dikerjakan. Sebab, ada sejumlah tegakan atau tanaman milik petani yang diharapkan panennya di lokasi tersebut.  (*)

(rt/muh/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news