alexametrics
Selasa, 24 Nov 2020
radartulungagung
Home > Blitar
icon featured
Blitar

Warga Tuntut Pencabutan IMB Tower

DPMTKPTSP Persilahkan Proses di Pengadilan

21 November 2020, 10: 52: 44 WIB | editor : Alwik Ruslianto

AKSI DAMAI: Sejumlah warga menggelar demonstrasi pencabutan IMB tower, di depan kantor Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTKPTSP) Kota Blitar, kemarin (20/11).

AKSI DAMAI: Sejumlah warga menggelar demonstrasi pencabutan IMB tower, di depan kantor Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTKPTSP) Kota Blitar, kemarin (20/11). (Fima Purwanti/Radar Blitar)

SANANWETAN, Radar Blitar - Puluhan warga Jalan Melati, Gang 2, Kelurahan/Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar menggelar aksi unjuk rasa menuntut pencabutan izin mendirikan bangunan (IMB) salah satu tower jaringan seluler di lingkungan setempat. Warga bersama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) ini menggelar aksi protes di depan kantor Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTKPTSP) Kota Blitar, Jumat (20/11) kemarin.

Mereka menuntut agar dinas terkait, untuk mencabut izin IMB pendirian tower jaringan seluler yang ada di lingkungan tersebut. Warga menuding ada rekayasa dalam pengajuan permohonan IMB pendirian tower. Meskipun sebelumnya, telah ada dialog antara perwakilan warga dengan pihak DPMTKPTSP, namun belum ada titik terang terkait permasalahan tersebut.

"Kami menilai ada rekayasa dalam pengajuan IMB pendirian tower di lokasi ini. Karena ada beberapa hal tidak sesuai dengan perizinanan, sehingga DPMTKPTSP harus mencabut IMB kembali," ungkap Koordinator aksi dari LSM GPI Joko Prasetya.

Dia mengatakan, ada indikasi rekayasa dalam pengajuan IMB pendirian tower ini. Salah satunya, yakni terlihat dari adanya dokumen kartu tanda penduduk (KTP) yang tidak valid digunakan untuk mengajukan izin. Ada dokumen KTP warga di luar lingkungan tersebut digunakan untuk mengajukan IMB. Selain itu, ditemukan denah lokasi tidak sesuai kondisi di lapangan.

"Denah tidak sesuai, tanah kosong diberi simbol perumahan, lalu KTP di luar warga sekitar digunakan mengajukan izin. Ini menunjukan ada indikasi rekayasa data di lapangan," tegasnya.

Meski telah bertemu dan berdialog dengan pihak pendemo DPMTKPTSP Kota Blitar, tetap belum puas atas jawaban yang diberikan. Pihak dinas tidak merespons indikasi adanya rekayasa data pada pengajuan IMB yang disodorkan warga.

"Karena dinas tidak mau mencabut IMB, maka kami akan menggelar aksi lagi ke kantor wali kota dan DPRD Senin depan. Kami juga akan menempuh jalur hukum," akunya.

Sementara itu, Kepala DPMTKPTSP Kota Blitar Suharyono mengatakan, sudah menjawab semua pertanyaan dari warga terkait permasalahan masalah IMB tower tersebut. Pihaknya tidak bisa serta-merta melakukan pecabutan IMB. Sebab, harus ada putusan dari pengadilan untuk mencabut perizinan.

"Tadi sudah dialog dan akhirnya deadlock. Kami memang tidak bisa serta merta mencabut IMB itu. Kecuali, kalau ada putusan pengadilan, kalau ada ya kami cabut. Kalau dicabut sekarang, kami salah dan bisa dituntut balik pengusaha," ungkapnya.

Dia menjelaskan, dalam pelayanan perizinan di DPMTKPTSP bersifat pasif. Artinya, dinas menerima permohonan pengajukan izin (IMB) dari pihak manapun. Tentunya, pengajuan izin tersebut harus sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), serta memenuhi persyaratan administrasi. Sehingga, apabila syarat administrasi sudah terpenuhi, maka verifikasi perizinan baru dapat dilakukan.

"Verifikasi lapangan bukan suatu kewajiban, karena barang belum terbangun. Kecuali pembangunan pabrik. Ini belum dibangun, tapi lokasinya sudah ditentukan. Kemudian, warga juga sempat mempermasalahkan efek radiasi, tapi saya kira semua tower ada efek radiasinya. Kecuali kalau jarak antar-tower dan pemukiman warga tidak pas itu baru masalah," bebernya.

Untuk diketahui, penolakan pembangunan tower seluler di Jalan Melati, Gang 2, Kelurahan Kepanjenkidul oleh warga sudah berlangsung sejak November 2019. Saat itu, satpol PP sudah menyegel lokasi pembangunan tower seluler, karena izin pembangunannya belum keluar. Namun, setelah izin pembangunan sudah keluar maka satpol PP atas rekomendasi dinas perizinan melepas segel di lokasi. Hal itu yang kembali memicu gejolak di warga untuk menuntut pencabutan IMB perusahaan. (*)

(rt/ima/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news