alexametrics
Selasa, 24 Nov 2020
radartulungagung
Home > Blitar
icon featured
Blitar

Nelayan Kesulitan Dirikan Koperasi

Aturan dan Persyaratan Memberatkan

21 November 2020, 10: 53: 53 WIB | editor : Alwik Ruslianto

BERKELOMPOK: Ada ratusan nelayan di Kabupaten Blitar membutuhkan sarana untuk peningkatan kesejahteraan.

BERKELOMPOK: Ada ratusan nelayan di Kabupaten Blitar membutuhkan sarana untuk peningkatan kesejahteraan. (AGUS MUHAIMIN/RADAR BLITAR)

WONOTIRTO, Radar Blitar - Sejumlah nelayan di wilayah Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto kesulitan mendirikan koperasi nelayan. Padahal lembaga tersebut bisa dijadikan sebagai sarana penguatan ekonomi nelayan setempat.

"Sudah lama sekali kami ingin punya koperasi. Dua tahun lalu kami mengajukan, tapi agak susah," kata seorang nelayan di Tambakrejo, Pinaryanto.

Sebenarnya, sudah ada koperasi nelayan di wilayah tersebut. Namun, sebagian nelayan ingin mendirikan koperasi nelayan baru, dengan bidang usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok nelayan. Misalnya usaha perdagangan yang menyediakan sarana tangkap, atau kebutuhan nelayan sehari-hari lainnya. "Menurut kami ada banyak peluang usaha yang bisa dijalankan koperasi nelayan nanti," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop dan UM) Kabupaten Blitar Didik Wahyudi mengatakan, tidak ada yang sulit dalam pembentukan koperasi. Terlebih, kini pemerintah sedang melakukan recovery sektor ekonomi. Koperasi menjadi lembaga yang digadang-gadang mampu mengembalikan pertumbuhan ekonomi setelah badai pandemi korona. "Tidak sulit, sangat mudah, koperasi juga jadi poin penting dalam undang-undang Omnibuslaw," terangnya.

Dia mengatakan, pemerintah berupaya untuk merampingkan sistem perizinan dalam rangka peningkatan ekonomi. Begitu juga dengan perkoperasian. Contohnya, jika sebelumnya syarat mendirikan koperasi minimal beranggotakan 20 orang, dalam regulasi anyar tersebut cukup 9 orang saja.

Meski begitu regulasi turunan dari undang undang tersebut belum keluar. Sehingga untuk sementara sistem menggunakan persyaratan lama. "Jadi hal-hal yang berkaitan dengan sektor ekonomi memang menjadi lebih mudah," ungkapnya.

Selain itu, kata dia, pemerintah daerah kini tidak lagi memiliki kewenangan untuk membentuk badan hukum koperasi. Pemerintah daerah hanya bertugas sebagai fasilitator dan memberikan edukasi, penyuluhan, dan pendamping koperasi.

Bahkan, kini tidak hanya pemerintah daerah yang bisa melakukan pendampingan atau penyuluhan. Lembaga perguruan tinggi hingga tokoh masyarakat juga bisa memberikan penyuluhan dan pendampingan. "Sedangkan untuk pembentukan badan hukumnya, kini bisa melalui notaris," katanya.

Itu sebagaimana disuratkan dalam Peraturan Menteri Koperasi (Permenkop) Nomor 5 Tahun 2019, terkait perizinan usaha simpan pinjam koperasi.

Menurut dia, pendirian koperasi kini hampir mirip dengan pendirian perusahaan. Di mana proses pendaftaran badan hukumnya dilakukan praktisi hukum. "Tugas pemerintah daerah memberikan penyuluhan, pembinaan, serta pengawasan," terangnya. (*)

(rt/muh/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news