alexametrics
Jumat, 15 Jan 2021
radartulungagung
Home > Blitar
icon featured
Blitar

Revisi Perda BUMD Jadi Prioritas 2021

Diharapkan Dongkrak PAD

26 November 2020, 11: 11: 37 WIB | editor : Alwik Ruslianto

BERTAHAN: Seorang pengguna jalan melintas di depan salah satu BUMD milik Kabupaten Blitar.

BERTAHAN: Seorang pengguna jalan melintas di depan salah satu BUMD milik Kabupaten Blitar. (AGUS MUHAIMIN/RADAR BLITAR)

KANIGORO, Radar Blitar – Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kini sedang menjadi sorotan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar berencana merevisi peraturan daerah (perda) terkait perusahaan pelat merah tersebut. Dengan harapan bisa menjadi stimulus untuk perbaikan pengelolaan potensi maupun sumber daya yang ada di Bumi Penataran.

“Tahun ini kami mulai merancang perubahan peraturan daerah tentang BUMD,” kata Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Pemkab Blitar Tuti Komaryati.

Dia mengaku kinerja BUMD yang ada kini belum optimal. Untuk itu, regulasi baru diharapkan mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Kini ada beberapa perusahaan milik daerah. Di antaranya, apotek, percetakan, dan usaha simpan pinjam.

Nantinya, kata dia, ada banyak bidang yang akan dikelola BUMD tersebut. Tak terkecuali potensi pertambangan seperti yang sudah dilakukan di beberapa daerah lain. “Kalau soal tambang itu kan memang sedikit repot karena kewenangannya sebagian besar ada di provinsi,” tuturnya.

Kendati begitu, pihaknya bersyukur pejabat sementara (Pjs) bupati Blitar kini adalah pejabat Pemprov Jatim. Dengan begitu, akan ada jalan keluar terkait persoalan tambang yang selama ini menjadi tantangan di Bumi Penataran.

Menurut dia, ada banyak potensi yang bisa digarap oleh BUMD. Selain pertambangan, ada sektor pertanian atau peternakan.

Seperti diketahui, Kabupaten Blitar merupakan daerah penghasil telur terbesar di wilayah Jatim. Sehingga kebutuhan pakan bisa menjadi ide usaha yang dijalankan. “Tidak hanya pertambangan, kebutuhan jagung peternak itu juga perlu dipikirkan,” katanya.

Dia menargetkan, perubahan perda ini nanti bisa masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda) 2021. “Legislatif juga bisa mengupayakan perubahan perda tersebut melalui inisiatif yang dimiliki DPRD,” katanya.

Menurut dia, terpenting hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus menjadi fokus perhatian. Selain persoalan korona, sektor ekonomi yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat juga harus diperhatikan. Sehingga penyediaan wadah untuk bidang ekonomi ini tidak kalah penting. “Kami juga ingin tegakkan ketentuan, senyampang itu baik dengan masyarakat,” tuturnya. (*)

(rt/muh/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news