alexametrics
Senin, 25 Jan 2021
radartulungagung
Home > Blitar
icon featured
Blitar

Tarik Ulur Trase JLS

27 November 2020, 10: 56: 21 WIB | editor : Alwik Ruslianto

MENANJAK: Pengendara motor melintasi kawasan JLS yang masih dalam tahap pembangunan.

MENANJAK: Pengendara motor melintasi kawasan JLS yang masih dalam tahap pembangunan. (ADITYA YUDA SETYA PUTRA/RADAR BLITAR)

KANIGORO, Radar Blitar - Sebagian akses yang bakal dilalui  jalur lintas selatan (JLS)  di wilayah Blitar kini masih tarik ukur. Pasalnya, ada ketidaksesuaian area izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dengan detail enginering design (DED) yang dibuat  pemerintah. Tepatnya di wilayah Kecamatan Bakung perbatasan dengan kota tetangga, Tulungagung.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar Suwandito mengatakan, kini proses pembangunan jalur pantai selatan (pansela) atau JLS ini masih berlangsung.

Memang, kata dia,  sebagian kini menjadi bahan pembicaraan antara pemerintah daerah, Perhutani, dan Balai Besar Pelakasana Jalan Nasional. Itu terkait trase (sumbu jalan) yang ada di wilayah Kecamatan Bakung. Tepatnya di Desa Bulu Lawang hingga Pantai Molang yang masuk Kabupaten Tulungagung.

Dia mengungkapkan, jalur sepanjang 5,2 kilometer tersebut sebagian besar masuk wilayah Kabupaten Blitar. Namun, bukan soal panjang jalur yang dibicaraakan, melainkan trase jalan. " Jadi DED dengan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) ini ada perbedaan," katanya.

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan perubahan trase atau titik koordinat dalam DED untuk JLS di wilayah tersebut. Akibatnya, jika hal itu dilaksanakan, pembangunan jalan nasional ini bakal mengenai area garapan milik kelompok tani hutan setempat.

Tak hanya itu, ada konsekuensi lain menyangkut IPPKH yang sebelumnya sudah diupayakan lama oleh Pemkab Blitar.

Dia menyebut, terkait perubahan DED ini sudah ada komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Baik itu dari Balai Pelaksana Jalan Nasional, Perhutani, maupun pemkab. Hasilnya, nanti pelaksana harus menyesuaikan dengan IPPKH. "Kemarin harapannya begitu, DED-nya menyesuaikan IPPKH," katanya.

Disinggung jika nanti DED tidak bisa menyesuaikan karena alasan keamanan atau lainnya, pria berkacamata ini mengaku hal itu akan menjadi pekerjaan pemkab. Pemerintah pusat harus memperbaiki atau menyesuaikan IPPKH. "Kemungkinan tidak sampai harus ngurus izin ulang, tapi cukup penyesuaian saja. Kalau sampai ngurus baru kan lama," tuturnya.

Ancaman molornya pelaksanaan jalan nasional ini tampaknya juga  bisa saja terjadi jika ada perubahan trase jalan. Sebab, sebelum kegiatan dapat dilaksanakan, dokumen atau izin penggunaan kawasan hutan harus diperbaiki. "Tapi kini dalam proses. Rencananya dikembalikan ke koordinat awal sehingga tidak ada pergeseran," kata Kabid Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)  Kabupaten Blitar Aris Dwi Noertjahjo.

Meski begitu, DPUPR juga belum bisa memastikan bagaimana akhir persoalan trase ini. Sebab, penentu kebijakan adalah pemerintah pusat. (*)

(rt/muh/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news