alexametrics
Rabu, 27 Jan 2021
radartulungagung
Home > Blitar
icon featured
Blitar

RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Dukung Pengendalian Penduduk

Untuk Meningkatkan Kesejahteraan

30 November 2020, 07: 36: 44 WIB | editor : Jessica AP

RAMAH: Pjs Bupati Blitar Budi Santosa didampingi Direktur RSUD Ngudi Waluyo, dr Endah Woro Utami MMRS menyapa para akseptor atau peserta kontrasepsi dengan metode operasi wanita (MOW).

RAMAH: Pjs Bupati Blitar Budi Santosa didampingi Direktur RSUD Ngudi Waluyo, dr Endah Woro Utami MMRS menyapa para akseptor atau peserta kontrasepsi dengan metode operasi wanita (MOW). (AGUS MUHAIMIN/RADAR BLITAR)

WLINGI, Radar Blitar - Bakti sosial terkait keluarga berencana yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar bersama sejumlah lembaga disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat. Dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ngudi Waluyo, ratusan akseptor alias peserta yang menjalani program kontrasepsi dengan metode operasi wanita (MOW) alias tubektomi. Harapannya, ini menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi masalah sosial.

Bakti sosial ini digagas Pemkab Blitar melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) serta Kodim 0808 Blitar. Dalam teknisnya, kegiatan tersebut didukung dan dilaksanakan di RSUD Ngudi Waluyo, Wlingi. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Sukaryo Teguh Santoso, Pjs Bupati Blitar Budi Santosa, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Suswati dan Kepala Dinas DPPKBP3A Kabupaten Blitar Eka Purwanta, dan perwakilan dari Kodim 0808 Blitar.

Pjs Bupati Blitar Budi Santosa berterima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk melaksanakan bakti sosial tersebut.

(AGUS MUHAIMIN/RADAR BLITAR)

Menurut dia, upaya pengendalian penduduk sangat penting dilakukan. Sebab, pertumbuhan penduduk yang tidak terkedali bisa menjadi pemicu persoalan atau masalah-masalah sosial. Mulai dari pengangguran, kemiskinan, hingga kriminalitas. “Untuk itu, hal ini menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Budi berbarap, pengalaman peserta bakti sosial saat mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit bisa disebarluaskan. Artinya, pendemi korona tidak boleh menjadi faktor penghalang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik di rumah sakit. Sebab, penyelenggara kesehatan sudah berusaha optimal untuk menjamin keamanan masyarakat saat menerima pelayanan kesehatan di rumah sakit. “Jadi jangan takut untuk berobat ke rumah sakit,” terangnya.

Sebelum mengikuti pelayanan keluarga berencana (KB) ini, RSUD Ngudi Waluyo melakukan screening secara ketat. Yakni rapid test, foto torak, pemeriksaan darah, dan terakhir dilakukan pemeriksaan tekanan daerah sebelum operasi. Itu dilakukan semata untuk antisipasi atau menekan penyebaran virus korona. “Karena ini masa pandemi, hanya peserta yang lolos pemeriksaan saja yang bisa ikut bakti sosial. Ini juga sebagai bukti bahwa kami terus berusaha menjaga masyarakat dari virus korona,” ujar Direktur RSUD Ngudi Waluyo, dr Endah Woro Utami MMRS.

Dia mengungkapkan, bakti sosial ini diselenggarakan berdasar kerja kolektif alias banyak lembaga. RSUD Ngudi Waluyo akan berusaha semaksimal mungkin untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Sebab, peserta baksos ini merupakan pionir atau pejuang dalam pengendalian penduduk. “Antusiasme masyarakat sangat baik. Ada 115 orang yang lulus pemeriksaan dan menjalani MOW ini,” tuturnya.

Di lokasi yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Sukaryo Teguh Santoso mengaku, angka pertumbuhan penduduk di Jawa Timur mengalami kenaikan sekitar 0,63 persen. Ada banyak faktor yang memengaruhi hal tersebut. Salah satunya migrasi penduduk dari ibu kota ke Jatim.

Di sisi lain, kata dia, juga tidak memungkiri bahwa pandemi korona bisa menjadi pemicu pertumbuhan penduduk. Sebab, kini angka kehamilan di Jatim naik sekitar 2,85 persen. Sehingga perlu adanya antisipasi untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. “Nah, MOW ini sebagai sarana untuk melindungi keluarga dari kehamilan yang tidak diinginkan,” katanya.

Akseptor, lanjut dia, harus mengikuti serangkain pemeriksaan sebelum menjalani MOW ini. Selain rapid test hingga pemeriksaan darah, juga ada pemeriksaan urine. Hal ini semata untuk menjaga agar peserta tidak sedang hamil. “Kalau hamil ya terpaksa tidak bisa dilanjutkan. Begitu juga dengan mereka yang memiliki tekanan darah tinggi,” ujarnya.

Menurut dia, tekanan darah tinggi bisa memicu pendarahan saat proses operasi dilakukan.

Sementara itu, Suswati, salah seorang anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar mengatakan, akan terus mendukung upaya pemerintah dalam rangka mengendalikan penduduk. Menurut dia, kalangan legislatif juga tidak akan berkeberatan mendukung dalam proses penganggaran jika memang pemkab memang hendak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Kami memberikan apresiasi dan berharap kegiatan seperti ini terus didukung. Semoga hal ini bisa menjadikan Kabupaten Blitar lebih baik,” terangnya. (*)

(rt/muh/esi/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news