alexametrics
Rabu, 27 Jan 2021
radartulungagung
Home > Tulungagung
icon featured
Tulungagung

660 Ribu Orang Bakal Divaksin

Dinkes Terus Data dan Kroscek Kasus Covid-19

30 November 2020, 11: 26: 10 WIB | editor : Alwik Ruslianto

Infografis

Infografis

KOTA, Radar Tulungagung – Upaya pemerintah  menanggulangi penularan coronavirus disease (Covid-19) terus dilakukan. Salah satunya dengan program vaksinasi Covid-19 yang dicanangkan Desember besok. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulungagung, dr Kasil Rokhmad melalui Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Didik Eka Sunarya Putra.

Dia mengatakan, pihaknya telah mendata sasaran penerima vaksin sejak awal November lalu. “Awal November lalu kami mulai mendata siapa yang akan menerima vaksinasi sesuai dengan petunjuk dari pusat,” jelasnya.

Didik melanjutkan, sesuai petunjuk pemerintah pusat, dari sekitar 1,2 juta penduduk Tulungagung, setelah di-kroscek menggunakan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sebanyak 660 ribu orang akan menjadi sasaran vaksinasi. Terdiri atas masyarakat Tulungagung berusia 18 hingga 59 tahun, tidak memiliki penyakit penyerta (komorbid), dan tidak sedang hamil maupun menyusui.

"Tapi setelah kami cek dengan data di BPJS Kesehatan, ada sekitar 303 ribu orang memiliki komorbid. Untuk itu, kami masih akan mendata dan kroscek lagi untuk sisanya,"”terangnya.

Nantinya, lanjut Didik, vaksinasi akan dilakukan bertahap. Dimulai dari gelombang pertama yakni tenaga kesehatan (nakes) dan nonnakes yang bekerja di seluruh layanan kesehatan (yankes)  di Tulungagung. Baik milik pemerintah maupun swasta. Sementara gelombang kedua masyarakat yang bekerja di layanan publik. Seperti TNI/Polro, petugas di layanan transportasi, perbankan, hingga tenaga pendidik. “Kemudian disusul masyarakat awam yang memenuhi kriteria tadi. Usia 18-59 tahun, tidak memiliki komorbid, dan tidak sedang hamil maupun menyusui,” terangnya.

Sesuai arahan dari pemerintah pusat, pendataan vaksinasi pemerintah mengacu pada data peserta BPJS Kesehatan. Karena dalam jumlah besar, Didik tak menampik jika proses pendataan memerlukan waktu. Bahkan, kemungkinan data akan tetap diperbarui sesuai  kondisi di lapangan. Sehingga kemungkinan data akan berubah sewaktu-waktu.

Tak hanya menyiapkan data, Didik menyatakan,  pemerintah pun diminta untuk menyiapkan petugas vaksinator. Bahkan, beberapa nakes yang terpilih sudah mengikuti pelatihan beberapa waktu lalu. Selain menyiapkan tenaga vaksinator, pihak dinkes juga menyiapkan tim yang bertugas pada kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI). Ini sebagai langkah antisipasi dampak jika ditemukan setelah proses vaksinasi berlangsung. “Biarpun informasi yang kami terima kecil kemungkinan dampaknya, kami tetap menyiapkan,” imbuhnya.

Sementara dari berbagai sumber yang didapat, presiden menargetkan proses vaksinasi dapat dilakukan paling cepat akhir 2020 dan paling lambat awal 2021. Untuk itu, pemerintah sedang menyiapkan data dan skema pendistribusian vaksin. Nantinya jika vaksin telah siap, vaksinasi akan dilakukan secara bertahap. Setiap orang akan menerima vaksin dua kali dengan jeda 14 hari dari pemberian vaksin pertama. (*

(rt/nda/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news