alexametrics
Rabu, 20 Jan 2021
radartulungagung
Home > Tulungagung
icon featured
Tulungagung

BLT-DD Berlanjut Hingga Akhir 2021

Tiap Bulan KPM Dapat Rp 200 Ribu

22 Desember 2020, 11: 55: 42 WIB | editor : Alwik Ruslianto

Infografis

Infografis

KEDUNGWARU, Radar Tulungagung – Akhirnya masyarakat bisa bernafas dengan lega. Di tengah pandemi Covid-19 yang belum tau kapan akan berakhir, pemerintah telah memberikan isyarat untuk melanjutkan program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) pada tahun depan. Rencananya BLT-DD 2021 akan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar miskin, dengan besaran Rp 200 ribu per bulan selama 12 bulan.

Kabid Perencanaan dan Pembangunan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung, Anasrudin mengatakan, berdasarkan informasi yang telah didapat, BLT-DD akan berlanjut hingga akhir tahun 2021. Namun, untuk kejelasanya pihanya masih menunggu peraturan dari menteri keuangan. “Kemungkinan tahun depan BLT-DD akan berlanjut,” tuturnya.

Anas, –sapaan akrabnya menjelaskan, untuk tahun depan BLT-DD akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh desa di Tulungagung. BLT-DD akan diberikan selama 12 bulan ke depan, dengan besaran yang berbeda pada BLT-DD sebelumnya. Untuk tahun depan KPM hanya menerima BLT-DD dengan jumlah Rp 200 ribu tiap bulannya. “Ini masih menunggu peraturan dari PMK, jika sudah turun nanti regulasinya akan diatur melalui peraturan bupati (Perbup) 2021,” jelasnya.

Terkait KPM penerima calon penerima BLT-DD 2021 pihaknya belum mengetahui secara pasti apakah akan ada penambahan jumlah KPM. Namun, untuk jumlah KPM BLT-DD dimungkinkan akan berkurang. Hal itu disebabkan banyak dari mereka yang dulu menerima BLT-DD kini sudah bisa bekerja kembali. Artinya mereka sudah tidak layak mendapatkan BLT-DD 2021. “Karena BLT-DD 2021 memang difokuskan bagi masyarakat yang benar-benar miskin dan membutuhkan dana untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari,”ujarnya.

Pria ramah itu menambahkan, mekanisme penetapan KPM BLT-DD 2021 akan diputuskan pada musyawarah desa (musdes) khusus. Di dalam musdes khusus tersebut, harus dihadiri oleh perangkat desa, BPD, LKD, tokoh masyarakat, RT dan RW setempat untuk memutuskan siapa saja yang layak mendapatkan BLT-DD 2021. “Musdes khusus itu bertujuan agar tidak muncul permasalahan dikemudian hari pada tingkat bawah. Maka perlu menghadirkan berbagai pihak dalam memutuskan KPM BLT-DD 2021,” tambahnya.

Pria berkacamata itu mengungkapkan bahwa seharusnya sebelum 31 Desember 2020 aturan mengenai BLT-DD 2021 sudah harus turun. Berdasarkan informasi yang diterima oleh pihaknya, saat ini aturan tinggal menunggu persetujuan dari menteri keuangan. Karena ada beberapa perbedaan alokasi ataupun variabelnya didalam realisasi BLT-DD 2021. “Ini tinggal menunggu aturan terbaru dari menteri keuangan. Seharusnya sebelum berganti tahun aturan itu sudah ada,” pungkasnya. (*)

(rt/mam/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news