alexametrics
Rabu, 27 Jan 2021
radartulungagung
Home > Trenggalek
icon featured
Trenggalek

Hukuman Tak Bisa Ubah Kebiasaan

28 Desember 2020, 08: 30: 59 WIB | editor : Alwik Ruslianto

GIAT: Seorang tukang parkir yang mematuhi prokes Covid-19 sedang mengatur kendaraan roda 4 yang hendak parkir di pinggir jalan.

GIAT: Seorang tukang parkir yang mematuhi prokes Covid-19 sedang mengatur kendaraan roda 4 yang hendak parkir di pinggir jalan. (HENNY SURYA AKBAR PURNA PUTRA/RADAR TRENGGALEK)

KOTA, Radar Trenggalek - Ada beberapa kiat penegak peraturan daerah (perda) Kabupaten Trenggalek dalam menertibkan protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Upaya-upaya itu tidak dapat diukur dengan persentase, tapi dapat diamati adanya perubahan budaya di masyarakat.

Kepala Satpol PP dan Kebakaran Stevanus Triadi Atmono mengatakan, pandemi Covid-19 muncul sekitar awal Maret 2020. Kemunculan virus SARS-CoV-2 tidak dapat disepelekan, yang membuat pemerintah pusat menginstruksikan untuk mengendalikan kasus Covid-19 di daerah. "Satpol PP bertugas di bidang pendisiplinan prokes Covid-19," ucapnya.

Triadi, panggilannya melanjutkan, upaya yang dilakukan sejak kemunculan pandemi, yakni satpol PP mendapat tugas di tiga checkpoint bersama tiga pilar TNI/Polri. Tujuannya, mengidentifikasi warga-warga dari luar daerah. "Di sela-sela itu, kami juga patroli dan sosialisasi," ujarnya.

Tak sebatas itu, imbuh dia, pihaknya juga melakukan penutupan sekitar 40 jalan tikus di Kabupaten Trenggalek agar warga luar daerah mau masuk ke checkpoint.

Sosialisasi sebelum adanya operasi yustisi, kata Triadi, belum menerapkan sanksi sosial. Menurut dia, hukuman bukan satu-satunya solusi untuk mengubah kebiasaan mematuhi prokes Covid-19. Sosialisasi itu diberikan secara edukatif dengan memberikan pemahaman terkait physical distancing dan sebagainya. "Kami tidak melakukan hukuman fisik, tapi mengedukasi," ujarnya.

Di sisi lain, ketika tahap sosialisasi sudah dirasa cukup, maka tahap selanjutnya dengan menerapkan operasi yustisi pada 14 September 2020. Operasi itu tanda dimulainya pemberlakuan sanksi sosial dan denda administratif.

Sekitar 9 bulan masyarakat berdampingan dengan pandemi Covid-19, menurut Triadi, tren kepatuhan prokes Covid-19 di masyarakat cenderung meningkat. Tren tersebut tidak dapat dipersentasekan. Namun para pengguna jalan mayoritas sudah mengenakan masker. "Tingkat kepatuhan prokes Covid-19 di masyarakat cenderung menjadi tradisi. Mereka membawa masker, tapi karena makan dan merokok, maskernya diturunkan. Tapi tingkat kepatuhan ini cenderung meningkat," jelasnya.

Disinggung kendala yang dialami dalam menerapkan prokes Covid-19, Triadi mengaku, hal yang menyulitkan ketika menemukan warga yang membandel. Kalau tidak diingatkan, maskernya tidak dipakai untuk menutup hidung dan mulut, tapi diletakkan di bawah dagu. "Makanya, dengan adanya TNI/Polri itu sudah berarti negara hadir, kita harus mengikat itu," tegasnya. (*)

(rt/pur/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news