alexametrics
Rabu, 27 Jan 2021
radartulungagung
Home > Trenggalek
icon featured
Trenggalek

Kades Terpaksa Talangi Biaya Rp 1,2 Juta

Untuk Memakamkan Jenazah Covid-19

30 Desember 2020, 08: 30: 59 WIB | editor : Alwik Ruslianto

DILENGKAPI APD: Sejumlah tenaga pemakaman yang hendak menyemayamkan jenazah Covid-19 di Kabupaten Trenggalek.

DILENGKAPI APD: Sejumlah tenaga pemakaman yang hendak menyemayamkan jenazah Covid-19 di Kabupaten Trenggalek. (SUJIONO FOR RADAR TRENGGALEK)

KOTA, Radar Trenggalek - Tingkat kasus kematian akibat Covid-19 yang meningkat menuai kekhawatiran bagi kepala desa (kades). Pasalnya, bayang-bayang biaya pemulasaraan, terutama biaya untuk petugas pemakaman yang belum ter-cover dalam dana desa (DD), membuat para kades merogoh kocek pribadinya untuk menalangi biaya tersebut. 

Kades Munjungan, Kecamatan Munjungan Agus Setiawan mengaku, sudah ada satu kasus kematian akibat Covid-19 yang terjadi di Desa Munjungan. Jenazah telah disemayamkan sekitar awal November 2020 lalu. Diduga yang bersangkutan terpapar Covid-19 dari klaster hajatan di luar daerah. "Di desa kami itu baru satu (kasus kematian akibat Covid-19, Red), yang positif itu masih satu keluarga," ungkapnya pada Selasa (29/12).

Menurut dia, pemulasaraan jenazah Covid-19 itu tidak disertai biaya operasional bagi tenaga pemakaman. Sehingga biaya itu pun ditutup dengan merogoh kocek pribadi kades. Nilai insentif tenaga pemakaman khususnya di Desa Munjungan senilai Rp 200 ribu per orang dan setidaknya ada enam petugas pemakaman. Sehingga total dikeluarkan Rp 1,2 juta untuk menalangi pemakaman jenazah Covid-19.

Biaya operasional pemakaman untuk tenaga pemakaman dinilai penting karena mereka bekerja dengan risiko tinggi terpapar Covid-19. Mereka bersinggungan dengan korban Covid-19, meskipun mereka telah dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD). "Di tempat kami kemarin memang peti sudah dari RS serta pemandian jenazah. Namun, biaya operasional untuk pemakamannya, mulai memikul peti jenazah dari mobil ambulans sampai ke lokasi pemakaman itu tidak ada," ujarnya.

Agus menambahkan, risiko dan jerih payah dari tenaga pemakaman membuat pemdes membuat kebijakan untuk memberi biaya operasional bagi mereka. Menurutnya, agar tenaga pemakaman tidak enggan untuk memakamkan jenazah Covid-19 di kemudian hari. "Ya, untuk operasionalnya satgas. Mereka juga punya risiko. Sebab, sekali mau setelah itu kan pasti lari, Mas," sambungnya.

Dia tak memungkiri, tidak satu pun orang yang menyangka paparan Covid-19 sampai menyebabkan menghilangkan nyawa. Di balik itu, perlu adanya antisipasi untuk meng-cover biaya operasional tenaga pemakaman karena pemdes tidak lagi punya dana untuk biaya pemulasaraan akibat refocusing anggaran. 

Belum lagi, lanjut dia, pencairan DD paling cepat masuk ke rekening kas desa sekitar Maret. Dengan begitu, mulai akhir 2020 hingga Maret, tidak lagi ada dana yang secara khusus dialokasikan untuk pemulasaraan. "Kan juga tidak ingin ada yang meninggal, cuma paling tidak kita sigap dan siap," tegasnya.

Agus berharap agar pihak-pihak terkait mempertimbangkan biaya operasional bagi tenaga pemakaman, mengingat tidak ada dana dari pemkab yang direalisasikan untuk biaya operasional pemakaman tersebut. "Paling tidak harus bisa menekan angkat Covid-19 sehingga meminimalisasi kasus kematian," ucapnya. (*)

(rt/pur/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news