alexametrics
Sabtu, 27 Feb 2021
radartulungagung
Home > Politik
icon featured
Politik

DPRD Kirim Surat ke Mendagri

Untuk Proses Pelantikan Bupati Terpilih

27 Januari 2021, 11: 15: 15 WIB | editor : Alwik Ruslianto

Samsul Anam, Ketua DPRD Trenggalek.

Samsul Anam, Ketua DPRD Trenggalek.

KOTA, Radar Trenggalek - Moch. Nur Arifin tinggal menunggu hari untuk diberhentikan sebagai bupati Trenggalek sisa masa jabatan 2016-2021. Kemarin (26/1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek menggelar rapar paripurna untuk membuat surat usulan pemberhentian tersebut.

Ketua DPRD Trenggalek Samsul Anam mengatakan, pada rapat paripurna yang dilaksanakan kemarin, ada dua agenda. Yaitu pengumuman surat keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penetapan pasangan calon (paslon) terpilih, juga pengumuman pemberhentian bupati. "Ini kami lakukan untuk mematuhi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," katanya.

Dia melanjutkan, selain itu wakil rakyat melakukannya juga berdasarkan pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Disebutkan bahwa sejak KPU mengumumkan penetapan paslon terpilih, maksimal lima hari setelahnya DPRD menyampaikan pengumuman dalam rapat paripurna. Sehingga karena masih dalam kondisi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKBM), maka rapat paripurna dilakukan secara dalam jaringan (daring). Seperti dilakukan oleh bupati yang mengikuti secara telekonferensi. "Sebenarnya kemarin (Senin, 25/1, Red) bupati sepakat untuk datang langsung. Namun karena hari ini (kemarin, Red) kurang enak badan, maka melalui telekonferensi," ungkapnya.

Dengan demikian, DPRD langsung mengirim surat kepada menteri dalam negeri (mendagri), melalui gubernur untuk mengesahkan pengumuman tersebut. Itu perlu dilakukan agar paslon terpilih bisa ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati (wabup) periode selanjutnya. Sedangkan berdasarkan peraturan terbaru untuk tahun 2021 ini, periode pemerintahan adalah 2021-2024, seiring dengan wacana pemerintah untuk melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024. "Ini proses yang harus dilakukan sehingga pada akhir masa jabatan (AMJ) 17 Februari nanti, akan turun surat pemberhentian sekaligus pelantikan bupati dan wabup periode selanjutnya," jelasnya. (*)

(rt/zak/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news