alexametrics
Senin, 12 Apr 2021
radartulungagung
Home > Blitar
icon featured
Blitar

Pengawasan Ketat, Waspada Orang Dekat

Butuh Kerjasama Banyak Pihak

06 April 2021, 09: 05: 59 WIB | editor : Alwik Ruslianto

DALAM PENGAWASAN: Seorang anak bermain di area Taman Alun-Alun Kanigoro, kemarin (4/5)

DALAM PENGAWASAN: Seorang anak bermain di area Taman Alun-Alun Kanigoro, kemarin (4/5) (AGUS MUHAIMIN/RADAR BLITAR)

KANIGORO, Radar Blitar– Kekerasan anak masih kerap terjadi di Bumi Penataran. Parahnya, hal itu dilakukan oleh orang-orang dekat. Tak pelak, hal ini menuntut pengawasan orang tua atau keluarga, meskipun pemerintah kini juga menyediakan relawan hingga tingkat desa.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Kabupaten Blitar, Eka Purwanta mengakui, beberapa waktu terdapat kasus kekerasan terhadap anak. Setelah melalui serangkaian penyidikan diketahui jumlah korban lebih dari satu orang. “Karena korbannya anak, kami sudah siapkan langkah pendampingan,” ujarnya.

Pemerintah kini memiliki pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Nantinya, bidang tersebut yang akan melakukan pendampingan. Baik untuk kepentingan psikologis korban, maupun pendampingan jika nantinya mereka dibutuhkan dalam proses persidagangan.

Baca juga: Indrawati, Perajin Anyaman Bambu untuk Wadah Hampers Ramadan

Eka memaklumi, butuh proses yang panjang dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Apalagi kasus pelecehan seksual. Untuk itu, pihaknya mengaku membutuhkan kerjasama dengan banyak pihak untuk ikut menjaga serta mengembalikan psikologis anak dimasa yang akan datang.

“Kami tidak mungkin bekerja sendiri. Selain organisasi perangkat daerah (OPD), juga butuh dukungan masyarakat setempat,” katanya.

Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Blitar, cenderung turun. Pada 2019 lalu ada sekitar 84 kasus kekerasan pada perempuan. Pada 2020 turun menjadi sekitar 40 kasus. Sedangkan kasus yang melibatkan anak pada 2019 mencapai 44 kasus, pada 2020 hanya sekitar 20 kasus.

Dari jumlah itu, Eka menilai upaya yang dilakukan pemerintah cukup efektif. Selama ini, pemerintah sudah hadir di tengah masyarakat dengan melakukan langkah-langkah prefentif untuk mencegah terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Baik itu melalui sosialsasi maupun membentuk tim khusus yang fokus dalam kepentingan tersebut.

“Kami juga punya satgas PPA (perlindungan perempuan dan anak) di desa. Mereka adalah relawan yang ikut melakukan pengawasan dan pendampingan,” jelasnya.

Eka melanjutkan, sebagaian besar pelaku kekerasan pada perempuan dan anak, merupakan keluarga dekat. Hal ini bisa terjadi karena banyak factor. Misalnya kurang pengawasan orang tua, atau pengaruh teknologi. “Informasi-informasi yang didapat dari gawai ini kadang bisa menjadi masalah. Makanya butuh pengawasan yang cukup ketat dari keluarga utamanya orang tua,” imbuhnya. (*)

(rt/muh/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news