alexametrics
Senin, 12 Apr 2021
radartulungagung
Home > Tulungagung
icon featured
Tulungagung

Puluhan Mahasiswa Geruduk Pemkab

Capai Tiga Kesepakatan

06 April 2021, 12: 53: 09 WIB | editor : Alwik Ruslianto

TUNTUT KEJELASAN KEBIJAKAN: Puluhan Mahasiswa mendatangi kantor Pemkab Tulungagung pertanyakan kebijakan kenaikan NJOP dan PBB-P2.

TUNTUT KEJELASAN KEBIJAKAN: Puluhan Mahasiswa mendatangi kantor Pemkab Tulungagung pertanyakan kebijakan kenaikan NJOP dan PBB-P2. (ANANIAS AYUNDA PRIMASTUTI/RATU)

KOTA, Radar Tulungagung – Ada kesepakatan penting terungkap dalam seruan aksi digelar puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Se-Kabupaten Tulungagung  yang menggereduk kantor Pemkab Tulungagung, kemarin (5/4). Mereka meluruk pusat pemerintahan Kota Marmer tersebut, untuk segera menyelesaikan polemik yang tak kunjung tuntas terkait kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) yang berimbas pada kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Koordinator aksi Mahda Fuad Amirudin mengatakan, ada  empat kebijakan pemkab jadi sorotan dalam seruan aksi kali ini. Yakni, pertama terkait kenaikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB-P2 tahun 2021 yang naik secara signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. “Kedua, kenaikan jumlah NJOP ini terbilang tidak proporsional, sehingga kami menuntut kejelasan dari kebijakan ini,”jelasnya.

Remaja yang juga menjabat sebagai presiden Mahasiswa IAIN Tulungagung ini melanjutkan, kebijakan ketiga yang dipertanyakan adalah terkait besaran stimulus yang diberikan pemkab tidak merata. Dan terakhir, tidak adanya sosialisasi ke masyarakat terkait kenaikan SPPT PBB-P2. “Banyak masyarakat yang bingung dan mengaku belum tahu dengan adanya kenaikan pajak ini, untuk itu kami mohon dari pemkab terkait untuk dapat melakukan sosialisasi secara masif,” terangnya.

Baca juga: Kebijakan Awal, Sosialisasi Belum Masif

Dia berharap dari aksi damai yang digelar puluhan mahasiswa ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemkab setempat untuk dapat meninjau kembali kebijakan yang ada. Serta lebih gencar dalam melakukan sosialisasi pada wajib pajak (WP) terkait kenaikan NJOP dan PBB-P2. “Harapan kami tentunya, pemkab dapat meninjau, kemudian merevisi, dan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait kebijakan ini,” tandasnya.

Berdasarkan pantauan Koran ini,  massa mengawali aksi dengan melakukan longmarch dari STAI Diponegoro yang terletak di sebelah barat kompleks Aloon-Aloon Tulungagung menuju kantor Pemkab Tulungagung di Jalan A Yani Timur.

Secara bergantian perwakilan dari mahasiswa tersebut menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka. Dengan membawa berbagai spanduk dan pamflet berukuran besar, massa diizinkan untuk masuk ke ruang Praja Mukti Pemkab Tulungagung, guna melakukan dialog dengan Sekreatris Daerah (Sekda) Sukaji, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tulungagung, Endah Inawati.

Usai melakukan dialog, mahasiswa meminta Sekda Tulungagung dan kepala bapenda untuk menandatangani hasil kesepakatan yang telah dibuat. Dalam kesepakatan tersebut terdapat tiga poin penting. Yakni stimulus yang diberikan tidak akan dicabut atau dikurangi dalam kurun waktu tiga tahun, pemkab akan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat sesegera mungkin pada seluruh kecamatan, dan surat pernyataan keberatan akan diselesaikan maksimal 7 hari. (*)

(rt/nda/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news