alexametrics
Senin, 12 Apr 2021
radartulungagung
Home > Tulungagung
icon featured
Tulungagung

Rekomendasi Tak Digubris, DPRD Panggil Sekda dan Bapenda

Terkait Kenaikan NJOP

07 April 2021, 13: 01: 51 WIB | editor : Alwik Ruslianto

Ilustrasi

Ilustrasi

KOTA, Radar Tulungagung – Rekomendasi komisi C DPRD terkait kebijakan kenaikan signifikan nilai jual objek pajak (NJOP) dan pajak bumi bangunan (PBB), tak digubris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Padahal dari hasil hearing yang pernah dilakukan antara DPRD, AKD, dan Bapenda, merekomendasikan untuk menaikan NJOP secara bertahap melihat kondisi kini di tengah pandemi Covid-19.               

DPRD menilai meskipun ada surat edaran (SE) Bupati Tulungagung mengenai relaksasi dan pengajuan keberatan terkait kenaikan NJOP dan PBB itu tidak semudah yang dibayangkan. “Karena saya juga pernah menjadi pelaku (kades, Red) jadi saya tahu kesulitan kades. Pada faktanya ketika mengajukan keberatan bolak-balik itu sama saja tidak ada pembaharuan,” terang Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Asrori.

Baca juga: Akibat Sanitasi Buruk Pasar Ikan Bandung

Pria asal Kecamatan Gondang itu menjelaskan, beberapa waktu lalu pihaknya sudah berkomunikasi dengan sekretaris daerah (sekda). Bahwa kenaikan NJOP dan PBB, ditemukan fakta di lapangan kelas tanah di pinggir jalan dan yang dibelakang jalan harganya sama. Padahal semestinya harga tanah itu tidak sama. Maka dari itu wajar saja bilamana kades menolak kenikan tersebut. Karena yang lebih tau kondisi di lapangan adalah kades. Apalagi ketika melakukan mutasi tanah, antara harga tanah dan pajak yang dibayarkan, itu akan lebih banyak pajak yang dibayarkan. “Salah satu contoh, tanah yang didekat kawasan Perhutani, dulu satu tahun yang lalu hanya Rp 7.150. Sekarang menjadi Rp 128 ribu. Yang paling dirugikan adalah kecamatan pinggiran. Dan memang di kecamatan kota itu ada malah yang PBB-nya turun,” jelasnya.

Kenaikan NJOP ini, sebelumnya juga belum ada sosialisasi. Selain itu pihaknya juga pernah melakukan hearing yang sudah disepakati, kalau kenaikan NJOP harus dilakukan bertahap. Dan kenaikan itu memang tidak tepat dilakukan saat ini melihat kondisi masih pandemi Covid-19. “Kalau tingkat komisi tidak dilaksanakan, maka harus ditingkat pimpinan. Rencananya besok (hari ini, Red) pimpinan akan memanggil bapenda, sekda dan BPKAD untuk bisa menjelaskan kronologi. Biar masalah ini cepat selesai,” paparnya.

Politikus partai Golkar itu menambahkan, dirinya punya pandangan bagaimana jika kedepan masyarakat di Tulungagung dibebaskan dari pungutan PBB. “Ya, sama seperti masyarakat Tulungagung yang berobat di kelas tiga, itukan gratis,” pungkasnya. (*)

(rt/mam/alwk/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news